Advertisement
Indonesia Belum Kuasai Freeport
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa tidak benar opini yang terbangun di publik bahwa Indonesia telah menguasai 50% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Menurutnya, belum ada ada sama sekali penguasaan saham tersebut sebagaimana terungkap dari pernyataan dirut PT Inalum sebagai BUMN holding tambang yang mengakui belum ada sama sekali pembayaran.
Advertisement
Dengan demikian, dia meyakini proses divestasi 51% PTFI belum sah menjadi milik Republik Indonesia. Bahkan, dia yakin hal itu akan terkendala pendanaan bank asing sebesar US$3,85 miliar atau setara Rp57 triliun.
Hal itu didasari persoalan besar yang terjadi dalam pengelolaan PTFI, yakni masalah lingkungan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada ekosistem yang rusak akibat pertambangan PTFI, katanya kepada wartawan, Minggu (21/10/2018).
Nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai USD13,59 miliar, setara Rp210 triliun dengan kurs rupiah saat ini," ujar dia.
Terkait pengakuan Dirut PT Inalum, semua bank yang akan mendanai divestasi itu merupakan bank luar negeri, dari 11 bank yang rencananya akan menyokong proses divestasi, kini tinggal delapan bank saja yang berkomitmen. Tiga bank lainnya mengundurkan diri.
Gus mengetahui hal itu karena perbankan dalam negeri sudah tidak punya likuiditas akibat situasi ekonomi yang tak baik sekarang ini. "Kalau itu isu lingkungan, saya pastikan bank asing, bank luar itu tidak mau biayai," kata politisi itu.
Dia bahkan lebih mendorong pemerintah menunggu saja kontrak PTFI di Papua itu selesai. Dengan begitu negara melalui BUMN tidak akan keluar uang senilai Rp57 triliun untuk pengambilalihan saham, dan akan terbebas dari potensi ikut membiayai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan PTFI.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pemerintah tak pernah berbohong soal proses divestasi saham Freeport Indonesia. Menurutnya, sejak awal pemerintah sudah menyebut bahwa proses divestasi diharap selesai sebelum 2018 berakhir.
"Pemerintah melalui konferensi pers sebelumnya, ditargetkan Desember tahun ini tahapan divestasi berjalan baik," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (19/10).(Bisnis Indonesia/John Andhi Oktaveri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Berbagi Kebahagiaan, Tuntas Subagyo Buka Puasa Bersama Anak Yatim di Sukoharjo
- Kabar Gembira Persis Solo, Irfan Jauhari Merumput Lagi setelah Absen Semusim
- Menang Pilpres, 9 Parpol Koalisi Indonesia Maju di Klaten Bertemu Bahas Pilkada
- Bawaslu: Jokowi Tak Langgar Netralitas Meski Bagi-bagi Bansos Jelang Pilpres
Berita Pilihan
- Layanan Penukaran Uang Rupiah Bakal Tersedia di Jalur Mudik
- Wajib Daftar di Aplikasi PINTAR, Penukaran Uang Baru untuk Lebaran Dibatasi Rp4 Juta per Orang
- Menparekraf Sandiaga Uno Mengklaim Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Timbulkan Gejolak
- Kini Kereta Ekonomi Gerbong dan Kursinya Generasi Baru, Resmi Beroperasi Mulai Kemarin
- Kemendag Segel SPBU Rest Area KM 42 Jakarta-Cikampek
Advertisement
Stok Cabai Melimpah, Harga Cabai di Sleman Anjlok Ancam Petani
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Layanan Penukaran Uang Rupiah Bakal Tersedia di Jalur Mudik
- BPD DIY Jadi Tuan Rumah Safari Tarawih bersama FKIJK DIY
- Antisipasi Peningkatan Jumlah Pemudik, Pertamina Tambah Stok BBM
- Negosiasi Kepemilikan Freeport Ditargetkan Rampung Juni 2024, Jokowi: Yakin Dapat 61 Persen
- Begini Rasanya Jadi Dokter Hewan Sekaligus Pengusaha
- Mulai Ada Panen, Bulog DIY Serap Beras Dalam Negeri
- Hore! Khusus di Jawa, Pertashop Diizinkan Menjual Pertalite
Advertisement
Advertisement