Advertisement
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Batasi Anggaran Baru Demi Jaga APBN
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian dan lembaga guna menjaga kesehatan APBN di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan likuiditas sistem perekonomian nasional tetap terjaga dengan pemantauan kondisi keuangan negara secara harian. “Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Advertisement
Kebijakan tersebut dijalankan bersamaan dengan langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Awalnya, pemerintah menargetkan pemotongan anggaran setiap K/L sebesar 10%. Namun, Purbaya mengatakan besaran efisiensi masih dalam tahap pengkajian.
“Kami lagi hitung semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan efisiensi 10 persen. Tapi kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelasnya.
BACA JUGA
Ia menegaskan kebijakan efisiensi belanja dan pembatasan pengajuan anggaran baru tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi agar perekonomian nasional tetap terjaga.
“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” ujarnya.
Sebelumnya, rencana efisiensi anggaran juga disampaikan Purbaya saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (19/3/2026). Ia menjelaskan Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dapat ditunda sementara. Fokus efisiensi diarahkan pada program yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi lambat terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga mencakup sejumlah belanja operasional internal yang tidak mendesak. “Macam-macam. Rapat nggak jelas atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” katanya.
Selain efisiensi program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga muncul sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
- Tak Perlu Buru-buru, Batas Lapor SPT Pajak Tiba-tiba Mundur
- KAI Prediksi Puncak Arus Balik Kereta Api Mulai Terjadi Minggu Ini
- Komisaris Tinjau Kesiapan PLN di Masjid Raya Baiturrahman Semarang
- Puncak Arus Mudik, Kementerian ESDM dan PLN Cek Operasional SPKLU
Advertisement
Produksi Sampah di Bantul Naik 8 Persen Selama Libur Lebaran
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Jalur Selat Hormuz Terganggu, Produksi Minyak Kuwait Anjlok Drastis
- MBG Disorot Akademisi UGM, Muncul Usulan Pangkas Jumlah Penerima
- Krisis Energi, Purbaya: APBN Belum Diubah, Masih Aman
- Tak Perlu Buru-buru, Batas Lapor SPT Pajak Tiba-tiba Mundur
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
- Lonjakan Arus Balik, InJourney Airports Siapkan Ribuan Extra Flight
- Harga Emas Pegadaian Naik Hari Ini 26 Maret, UBS Tembus Rp2,86 Juta
Advertisement
Advertisement






