Kredit Bermasalah KPR-FLPP di Bank Daerah Rendah

Harianjogja.com, JAKARTA-- Walaupun disalurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rasio kredit bermasalah pada kredit pemilikan rumah berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih terjaga. Mitigasi risiko dinilai mampu menekan kredit bermasalah.

Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Ferdian Timur Satyagraha mengatakan untuk menjaga rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) berskema FLPP perseroan mengawasi debitur secara sistematis.

"Strateginya, [perseroan melakukan] sosialisasi ke cabang-cabang [dalam mengawasi debitur] dengan sistem rayonasi dan memonitor rumahnya [apakah] sudah selesai semua atau belum. Kalau sudah [semua] baru dimintakan pencairannya ke Kementarian PUPR dengan komposisi 10% untuk PUPR dan 90% untuk Bank Jatim," jelasnya kepada Bisnis, Senin (12/11).

Seperti diketahui, KPR dengan skema FLPP ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memilik gaji sekitar Rp4 juta - Rp7 juta per bulan. Pengelolaan dana KPR ini dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Kementerian PUPR dengan suku bunga tetap 5%.

Per September, perseroan tercatat tidak memiliki NPL dalam penyaluran KPR berskema FLPP. Secara keseluruhan atau NPL gross perseroan dapat ditekan sebesar 67 basis poin menjadi 4,25% secara tahunan.

Di sisi lain, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. menargetkan akan menyalurkan KPR berskema FLPP sampai akhir tahun ini kepada 850 debitur atau tumbuh sebesar 5,15% secara tahunan.

Head of Corporate Secretary Division Bank BJB Muhammad Asadi Budiman mengatakan, hingga kuartal III/2018 perseroan telah menyalurkan KPR berskema FLPP kepada 609 debitur dengan plafon Rp72,10 miliar.

"Sebetulnya [penetapan target akkhir tahun] itu berkaitan juga dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian dam kami masih melihat potensi di Jawa Barat dan Banten yang masih terbuka lebar," jelasnya kepada Bisnis.

Asadi menambahkan, sebagai provinsi yang menempati peringkat atas dalam hal jumlah populasi, Jawa Barat dan Banten memiliki potensi penyaluran KPR berskema FLPP yang besar bagi perseroan.

Per September, potofolio kredit perseroan tumbuh 5,22% menjadi Rp74 triliun dari realisasi para periode yang sama tahun lalu senilai Rp70,5 triliun. Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) naik tipis menjadi 1,58%.

Sementara itu, sambungnya, NPL KPR berskema FLPP terjaga di level 0,65%. Menurut Asadi, perseroan dapat menjaga NPL dengan cara melihat profil risik calon dabitur dan membatasi maksimal penghasilan debitur yang bisa diperhitungkan sebaga angsuran FLPP.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau Bank Sulselbar akan menyalurkan KPR skema FLPP secara konservatif pada tahun depan. Namun demikian, perseroan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PUPR.

Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Sulselbar Rosmala Arifin mengatakan, berdasarkan perhitungan sementara, perseroan akan menyalurkan KPR berskema FLPP untuk pemilikan 2.000 unit rumah pada 2019.

"[Untuk] target tahun depan, kami masih sementara inventarisasi stok rumah dari developer yang sudah kerja sama dan tunggu hasil evaluasi kementerian, tapi [diproyeksi] lebih besar karena kendala tahun ini masih di stok rumah yang belum siap," paparnya kepada Bisnis, Senin (12/11).

Seperti diketahui, Bank Sulselbar baru berkontribusi menyalurkan KPR berskema FLPP pada 2018 setelah efektif melakukan Perjanjian Kerja Sama Operasional dengan Kementerian PUPR pada 2017.

Adapun hingga kuartal III/2018, perseroan telah merealisasikan penyaluran kredit untuk 770 unit rumah dengan plafon senilai Rp81,7 miliar. Sementara itu, hingga akhir tahun, Bank Sulselbar optimis dapat mencapai target penyaluran KPR berskema FLPP untuk 1.200 unit rumah.

Menurut Rosmala, penyaluran KPR berskema FLPP sama sekali tidak memiliki NPL. Perseroan mengklaim telah menseleksi debitur dengan baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yakni rumah yang dibeli harus ditempati oleh debitur.

"Tim kami [juga] aktif melakukan supervisi [terhadap kepatuhan debitur]. Sempat juga ada beberapa yang pindah ke [tingkat] kolektibilitas 2, tapi bulan berikutnya lancar lagi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia