Pemda DIY Bantu Korban Gempa NTT, Mahasiswa Dapat Keringanan Biaya
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Ilustrasi wajib pajak - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY mencatat penerimaan pajak sampai Mei 2023 mencapai Rp2,36 triliun atau 43,5% dari target tahun ini Rp5,4 triliun. Capaian ini tumbuh 14,9% dibandingkan tahun lalu (year-on-year/yoy).
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY, Agung Subchan Kurnianto mengatakan penerimaan pajak ini didorong oleh beberapa sektor, di antaranya perdagangan, pemerintahan, sektor jasa pergudangan, dan transportasi.
Melihat capaian per Mei 2023 yang sudah di atas 40%, ia optimis semester I bisa mencapai lebih dari 50%. "Per 31 Mei 2023 tercapai 43,5%, angkanya Rp2,368 triliun," ucapnya, Kamis (22/6/2023).
Penerimaan pajak di masing-masing KPP yakni, KPP Pratama Yogyakarta capaiannya 46,8% atau tumbuh 19,6% yoy. KPP Pratama Sleman tercapai 44,1% tumbuh 19,2% yoy. KPP Pratama Bantul capaiannya 40,6% tumbuh 6,2%. Lalu KPP Pratama Wates capaiannya 33,8% minus 21% yoy, dan KPP Pratama Wonosari capaiannya 31,3% tumbuh tipis 0,2% yoy.
"Nah yang Wates minus karena restitusi besar dari sisa proyek-proyek Bandara, sampai sekarang masih restitusi makanya minus," ucap dia.
BACA JUGA: Kanwil DJP DIY Ajak Teman Tuli Belajar Perpajakan
Lebih lanjut dia mengatakan meski capaiannya membahagiakan namun bukan berarti tanpa kendala. Menurutnya kendala yang dihadapi saat ini terkait dengan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Saat ini ada aturan bagi UMKM yang omsetnya Rp500 juta per tahun tidak bayar pajak. Sehingga menekan pendapatan pajak dari sektor UMKM. "Ya kalau kendala tetap ada, kendala ini khususnya UMKM sekarang ada tarif tidak bayar pajak Rp500 juta," ungkapnya.
Sementara penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) cukup bagus setelah naik dari 10% menjadi 11%. DIY yang ditopang sektor wisata dengan membaiknya perekonomian mendongkrak penerimaan pajak.
"Ekonomi kita bergerak di DIY bergerak, orang wisata penuh terus kalau orang wisata banyak hotel penuh orang belanja banyak pasti pajak akan naik," lanjutnya.
Sementara itu realisasi Kepatuhan SPT adalah 262.639 SPT atau realisasi 85,21% per 21 juni 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Draft RUU Perampasan Aset mengatur aset minimal Rp100 juta bisa dirampas negara, termasuk aset yang asal-usulnya tak dapat dibuktikan.
Polda Kalsel menguji cairan tepung berbasis pati singkong untuk menekan karhutla gambut, terutama di tiga wilayah prioritas.
Empat PNS Gunungkidul dijatuhi sanksi disiplin hingga penurunan pangkat dan jabatan. Ini rincian pelanggaran dan hukumannya.
Lahan hibah 30 hektare Meikarta masih diproses Kemenkeu. Rusun subsidi ditargetkan topping off akhir 2026.
CKG Lansia digelar tiap tiga bulan di 45 kelurahan Kota Jogja untuk mendeteksi dini penyakit dan memperkuat kesehatan lansia.