Disdikpora DIY Susun SOP Pencegahan Kekerasan di Sekolah, Ditarget Rampung 3 Bulan
Disdikpora DIY menyusun SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. SOP ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
Ilustrasi uang - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY mengungkapkan semakin banyak BPR di DIY yang modal inti minimumnya sebesar Rp6 miliar terpenuhi. Dari sebelumnya sekitar 14-an BPR/BPRS yang modal inti minimumnya kurang, kini tinggal sekitar 10 BPR/BPRS.
Kepala OJK DIY, Parjiman menjelaskan pemenuhan modal inti minimum selain berasal dari setoran modal pemegang saham dan investor baru, bisa juga berasal dari pemupukan laba. Sebagian dana yang diperoleh dari laba bisa dialihkan untuk penambahan modal, selain dibagikan untuk dividen.
BACA JUGA : Sejak Berdiri, LPS Bayar Klaim Penjaminan 118 BPR dan BPRS
"Jadi ada beberapa BPR yang sudah bisa memenuhi tambahan modal modal itu hingga Rp6 miliar. Saya lupa jumlah pastinya tapi sekitar 10, sudah berkurang. Ada beberapa kemarin yang tambahan setoran dari pemegang saham eksisting maupun dari pemupukan laba internal," paparnya, Rabu (9/8/2023).
Terkait pemenuhan modal inti minimum berdasarkan dengan ketentuan, untuk BPR maksimal di akhir tahun 2024, sementara BPR Syariah di akhir tahun 2025.
"Memang masih ada beberapa BPR dan BPRS di DIY itu yang modal inti minimumnya di bawah ketentuan Rp6 miliar, tapi masih ada waktu. Teman-teman BPR dan BPRS sudah buat action plan, kami minta buat action plan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum tersebut," katanya.
Melalui rencana aksi ini diharapkan modal inti minimum Rp6 miliar bisa terpenuhi sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
Parjiman mengatakan belum ada BPR yang memilih opsi merger untuk memenuhi modal inti minimumnya. Namun sudah ada konsolidasi antar beberapa BPR yang kepemilikannya sama untuk merger.
"Antara lain mungkin bisa saya sebutkan Danagung sudah mengajukan izin ke kami ke OJK untuk bisa merger ada tiga BPR jadi satu, sebenarnya ada empat yang konvensional tapi yang satu di Klaten nanti akan dimerger setelah itu, yang awal tiga dulu dan beberapa BPR yang lalu sudah merger tapi hanya dua jadi satu, misal Restu Artha Yogyakarta itu juga hasil merger," ungkapnya.
BACA JUGA : Perbarindo DIY Sebut Masih Ada 14 BPR/BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum
Lebih lanjut dia mengatakan, merger bisa jadi opsi pemenuhan modal inti minimum jika sudah mendekati batas maksimal pemenuhan modal inti minimum di 2024 mendatang. Kalau belum penuhi OJK akan menyarankan alternatif merger.
"Kalau 2024 belum penuhi [modal inti] kami untuk akan kami sarankan alternatif merger," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Disdikpora DIY menyusun SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. SOP ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Rusia memperingatkan NATO bahwa aktivitas militer di sekitar Kaliningrad meningkatkan risiko konflik bersenjata langsung.