Advertisement
Perbarindo DIY Sebut Masih Ada 14 BPR/BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum
Ilustrasi uang. - Bisnis/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) DIY mencatat saat ini masih ada 14 BPR/S di DIY yang belum memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp6 miliar.
Ketua Perbarindo DIY, Wulfram Margono mengatakan modal inti minimum ini wajib dipenuhi BPR/S maksimal akhir tahun 2024 mendatang. Penguatan permodalan, kata Wulfran, menjadi tantangan bagi BPR/S saat ini.
Advertisement
"Di Jogja ada 14 BPR yang belum mencapai, tidak bisa [saya] sebutkan satu-satu. Karena kepentingan otoritas, hanya kurang lebih 14. Dari 49 BPR Konvensional dan 6 BPR Syariah. Total 55," ucapnya, Rabu (14/6/2023).
BACA JUGA : Perbarindo DIY Klaim Minat Masyarakat Jadi Nasabah BPR
Ia mengatakan saat ini sudah berkirim surat ke otoritas meminta data siapa saja 14 BPR/S ini yang belum memenuhi ketentuan. Perbarindo akan membantu dalam mendorong pemenuhan modal inti minimal ini.
"Barangkali mendekatkan ke pemegang saham, management, atau mencarikan investor, supaya bisa memenuhi."
Menurutnya sampai saat ini belum ada putusan jika modal inti minimum kurang BPR/S akan ditutup. Ia berpandangan kemungkinan akan ada pembatasan wilayah kerja. Jika wilayah kerja dibatasi bisa berdampak ke kinerja yang justru semakin menurun.
"Nanti lama-lama ini dipaksa merger, diakuisisi, atau yang paling jelek dicabut izinnya," katanya.
Merger antar BPR/BPRS menjadi jalan untuk memenuhi modal inti minimum selain dengan mencari investor. Sebab ada beberapa BPR/S di DIY yang pemiliknya sama, sehingga memungkinkan merger.
BACA JUGA : Duh, Jumlah BPR Susut 15 Bank dalam 3 Bulan
"Kalau rencana [merger] sih ada, tapi kan enggak semudah yang kami bayangkan, karena untuk mengatur SDM, atur ketentuan finansial cukup susah. Permodalan [jadi tantangan] kemungkinan permodalan akan di update terus oleh otoritas dan selalu naik. Karena otoritas maunya kuat dari sisi permodalan, Rp6 miliar sampai Desember 2024," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Proposal Bisnis Kopdes Wajib Sertakan Rincian Pembangunan Gudang
Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Cicil Rumah dengan Bunga Rendah
Mainan Jepang Jadi Magnet Wisata, Orang Dewasa Ikut Borong Koleksi
KUR Perumahan Rp130 Triliun Dipastikan Cair Tahun Ini
Advertisement
Anggaran Rp114 Triliun untuk Kemenkes 2026 Disepakati Komisi IX DPR
Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
Pekerja Bisa Nikmati Relaksasi Bunga KPR Lewat BPJS Ketenagakerjaan
Hingga Juli 2025, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp7.089 Triliun
Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
Advertisement
Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24, 15 September 2025
Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
BI Rate Turun, OJK Imbau Bank Sesuaikan Tingkat Bunga Bertahap
Isu Merger dengan Garuda Mencuat, Ini Respons Dirut Pelita Air
Harga Beras Khusus di Ritel Modern Akan Diatur Pemerintah
Advertisement
Berita Pilihan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
- Ini Rencana Penyaluran Kedit BBNI Saat Kantongi Rp55 Triliun Dana Pemerintah
- Pendiri Wings Group, Harjo Sutanto Meninggal Dunia
Advertisement
Polda DIY Sebut Kerugian Akibat Demonstrasi Capai Rp28 Miliar
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
- Cek Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24, 15 September 2025
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
- Hingga Juli 2025, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp7.089 Triliun
- Pekerja Bisa Nikmati Relaksasi Bunga KPR Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Anggaran Rp114 Triliun untuk Kemenkes 2026 Disepakati Komisi IX DPR
Advertisement
Advertisement
