Nuryadi Tekankan Kaderisasi PDIP Bukan Sekadar Mengejar Kursi Politik
Ketua DPRD DIY Nuryadi meminta kader muda PDIP Gunungkidul menjaga ideologi partai dan meneruskan amanat perjuangan Bung Karno.
Ilustrasi belanja online/Bisnis.com
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah secara resmi telah melarang social commerce termasuk TikTok Shop untuk berjualan. Lalu keputusan ini apakah sudah tepat?
Peneliti Center of Digital Economy and SME INDEF, Izzudin Al Farras mengatakan pelarangan social commerce termasuk TikTok Shop tidak akan membuat pasar tradisional kembali ramai. Sebab masyarakat masih bisa mengakses e-commerce lain.
"Pasar tradisional tidak akan ramai kembali seusai pelarangan social commerce. Enggak otomatis membuat masyarakat berbondong-bondong kembali belanja ke pasar offline," ucapnya dalam diskusi secara daring, Selasa (3/10/2023).
Dia mempertanyakan terkait Pasar Tanah Abang yang sepi seperti belakangan banyak disinggung, apakah benar-benar dampak dari social commerce? Jangan-jangan sudah sepi sejak adanya e-commerce atau sejak pandemi.
"Artinya katakanlah social commerce TikTok ditutup orang akan kembali ke pasar tradisional? Enggak akan terjadi lagi karena masyarakat masih bisa berbelanja mengonsumsi melalui e-commerce yang sudah banyak," jelasnya.
Baca Juga: Ditanya Nasib Penjual di Tiktok Shop, Ini Kata Mendag
Selain tidak membuat pasar ramai kembali, pelarangan TikTok Shop dia sebut juga bakal menghambat inovasi. Menurutnya regulator tidak bisa melarang satu jenis bisnis model apapun. Sebab jika satu bisnis model sudah dilarang, inovator model bisnis selanjutnya akan berpikir dua kali untuk membuat inovasi. Dan berfikir berulang kali untuk berinvestasi.
"Menurut saya sinyal yang kurang baik, mereka sudah investasi tenaga, pikiran, menemukan bisnis model baru dan kemudian dilarang. Ini menjadi perhatian. Di era digital akan selalu ada bisnis model yang baru," paparnya.
Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti menyampaikan penjualan melalui social commerce secara global meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan diperkirakan bisa meningkat tiga kali lipat pada 2026 mendatang. Ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk untuk meningkatkan pangsa pasarnya.
"Ternyata 86 persen responden ketika ditanya apakah pernah belanja dengan social commerce, 86 persen iya. Dan fasilitas sosial media yang digunakan Facebook Shop, Instagram Shopping, WhatsApp, dan TikTok Shop paling besar," ungkapnya.
Pengguna sosial media di Indonesia juga terus meningkat sejak 2014-2022. Tingginya pengguna social media menurutnya bisa jadi peluang bagi UMKM untuk bisa meningkatkan pangsa pasar secara masif. Pelarangan social commerce berpotensi meningkatkan transaksi dan penggunaan e-commerce. UMKM harus melakukan penyesuaian strategi bisnis dalam memasarkan produknya.
Baca Juga: Pasar Tanah Abang Sepi, Asosiasi E-Commerce Klaim Bukan karena TikTok Shop
Menurutnya transaksi pembayaran memang sebaiknya applied dengan platform e-commerce bukan social media. Pelarangan satu sosial media yang menyediakan transaksi belanja sekaligus pembayaran tidak akan berdampak signifikan karena masih banyak alternatif jual beli lainnya.
"Permendag No.31/2023 lebih baik daripada Permendag No.50/2020, karena mengatur izin usaha bagi merchant dalam negeri, membatasi harga bagi produk impor yang masuk RI," ucapnya.
Peneliti Center of Digital Economy and SMEs INDEF, Nailul Huda mengatakan dalam Permendag No.31/2023 sudah ada batasan spesifik terkait barang impor, yakni dengan batasan minimal 100 dolar AS. Aturan ini menurutnya sangat bagus diterapkan.
Di sisi lain pelarangan social commerce tidak memiliki dampak apapun. Sebab algoritma di sosial media tetap bisa digunakan di e-commerce.
"Saya pribadi walau dipisah gak berdampak apapun, selama TikTok bisa menggunakan algoritma sosial media. Diterapkan di e-commerce, algoritma bisa dipakai."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ketua DPRD DIY Nuryadi meminta kader muda PDIP Gunungkidul menjaga ideologi partai dan meneruskan amanat perjuangan Bung Karno.
Jadwal Samsat Sleman November 2026 mencakup layanan malam, Samsat Keliling, Samsat Desa, hingga kemudahan bagi perantau ber-KTP luar DIY.
DPRD Sleman menyoroti kenakalan remaja dan lebih dari 3.000 anak tidak sekolah serta mendorong penguatan keluarga dan ruang kreatif pemuda.
Progres Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman mencapai 89,71%. Jalan tol ini disiapkan untuk jalur fungsional Nataru 2026/2027.
SIM Keliling Polda DIY Kamis 17 November 2026 hadir di Kantor Kalurahan Condongcatur. Cek jadwal, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.
Bantul membutuhkan 28.000 PJU untuk 1.001 ruas jalan. Baru 13.000 unit terpasang, sementara anggaran 2027 disiapkan Rp21 miliar.