BUMN Bakal Distribusi 60 Persen Minyakita, Harga Belum Tentu Turun
Pemerintah mengkaji distribusi Minyakita lewat BUMN menjadi 60%. Namun, harga masih di atas HET dan efektivitas kebijakan dipertanyakan.
Ilustrasi pensiun (Freepik)
Harianjogja.com, JAKARTA—Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengungkap sejumlah permasalahan yang terjadi di tubuh dana pensiun (dapen) milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Baik dari mitra yang tidak tertib bayar hingga imbal hasil tidak memadai.
Direktur Eksekutif ADPI Budi Sulistijo mengatakan jika dipukul rata, permasalahan yang menyelimuti dapen BUMN di antaranya pertama mitra yang tidak tertib membayar iuran peserta maupun kedua iuran pemberi kerja. Ketiga, yaitu asumsi bunga aktuaria atau bunga teknis dapen BUMN yang masih tinggi antara 8%—10%, sehingga imbal hasil tidak memadai. Keempat, adanya kemungkinan tidak optimalnya pengelolaan investasi di dapen BUMN.
“Itu [4 dapen BUMN] juga ada masalah tata kelola, tapi itu masalah tata kelola kan relatif, bisa ditindaklanjuti,” kata Budi saat dihubungi Bisnis.com belum lama ini.
Baca Juga: OJK Catat Tunggakan Pendiri Dana Pensiun Capai Rp3,61 Triliun
Misalkan, jelas Budi, pensiunan yang sudah meninggal dunia atau berganti status. Namun, Budi menuturkan permasalahan yang terjadi di tata kelola merupakan masalah prinsip yang bisa diperbaiki. Budi juga menyampaikan ADPI selaku asosiasi telah berkomunikasi dengan empat dana pensiun BUMN, pasca Kementerian BUMN mengumumkan empat dapen yang telah merugikan negara hingga Rp300 miliar.
Adapun, keempat dana pensiun yang dimaksud [sebagaimana hasil penyerahan audit dana pensiun pelat merah oleh Menteri BUMN Erick Thohir] antara lain dapen Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan IDFood. “Kami melakukan dialog dan berkomunikasi [kepada empat dapen BUMN bermasalah] setelah diumumkan [Kementerian BUMN],” ujarnya.
Dalam komunikasi tersebut, Budi menuturkan ADPI hanya bisa mengimbau keempat dapen BUMN ini untuk menampilkan laporan kepada asosiasi agar pihaknya juga bisa membantu dan mencari solusi. Keempat dapen BUMN ini telah bersepakat untuk menenangkan pada pensiunan dan akan tetap menagih iuran kepada para mitra.
“Kemudian pengelolaannya akan ditingkatkan dan yang sudah diperbaiki lebih maksimal lagi, tapi yang penting adalah menenangkan para pesertanya [pensiunan],” sambungnya.
Baca Juga: Dana Pensiun Banyak Bermasalah, ADPI: Kami Lakukan Perbaikan Tata Kelola
Pasalnya, Budi menyebut banyak peserta dapen yang mulai khawatir akan nasib pensiunan mereka karena kabar kerugian yang telah diungkap oleh Kementerian BUMN bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kan banyak peserta yang khawatir nanti pensiunannya tidak dibayar bulanannya mereka secara rutin. Jadi mereka mencoba menenangkan dulu para pesertanya,” tutup Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah mengkaji distribusi Minyakita lewat BUMN menjadi 60%. Namun, harga masih di atas HET dan efektivitas kebijakan dipertanyakan.
Kaspersky menemukan situs palsu yang menawarkan iPhone 18 dengan harga fiktif. Pengguna diminta waspada sebelum memasukkan data pribadi.
Ratusan peserta membersihkan Pantai Baru Bantul. Gerindra mendorong kebersihan menjadi budaya untuk mendukung pariwisata dan ekonomi hijau.
Asah Kreativitas Anak Sejak Dini, Alfamart dan Johnson’s Gelar Lomba Mewarnai di Graha Bung Karno Klaten
Polres Wonosobo menggelar patroli skala besar pada malam libur untuk mengantisipasi balap liar dan berbagai potensi gangguan kamtibmas.
Penempatan manajer KopDes Merah Putih mempertimbangkan kesiapan titik, kuota, kapasitas wilayah, domisili, dan kebutuhan nasional.