Advertisement
OJK Catat Tunggakan Pendiri Dana Pensiun Capai Rp3,61 Triliun
Ilustrasi uang. - Bisnis/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat tunggakan pendiri dana pensiun (dapen) sebesar Rp3,61 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan terdapat 12 dana pensiun yang masuk pengawasan khusus. Dana pensiun dalam kondisi tidak mampu memenuhi kewajibannya ini terutama disebabkan belum dilakukannya penyetoran iuran oleh pendiri.
Advertisement
"Dari pantauan kami terdapat pemberi kerja belum menyetorkan porsi kewajiban. Itu akumulasinya piutang iuran pendiri Rp3,61 triliun," kata Ogi di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
BACA JUGA : Gen Z dan Milenial Jangan Lupa Siapkan Dana Pensiun
Menurut dia, penyebab tunggakan jumbo para pemberi kerja ini mulai dari perusahaan bangkrut, rugi sehingga tidak bisa setor, hingga imbal hasil yang tidak berimbang dengan perhitungan aktuaria. "[Sehingga] antara kewajiban [dan ketersediaan] dana tidak imbang," katanya.
Khusus untuk penetapan bunga aktuaria yang tinggi, pengurus dan pengawas akhirnya mengejar imbal hasil dari produk yang menawarkan yield tinggi. Meski demikian, Ogi mengingatkan hukum besi ekonomi yakni high return high risk.
Ogi juga menyebut, pada kasus dana pensiun perusahaan pelat merah, penyebab utama adalah hasil rata-rata investasi dapen BUMN rendah, di bawah pasar. "Jadi aktuaria di atas pasar, imbal hasil di bawah pasar. Ini ada gap [yang menempatkan dana pensiun BUMN dalam kategori sakit]," katanya.
Imbal hasil rendah dana pensiun BUMN ini karena investasi tidak tepat. "Ini disinyalir adanya fraud," katanya. Atas kondisi dana pensiun yang dalam pengawasn khusus ini, Ogi mengatakan pihaknya meminta pendiri yang mempunyai kewajiban pada dapen, bisa memenuhi kewajiban iuran sesuai dengan porsi.
BACA JUGA : Dana Pensiun Banyak Bermasalah, ADPI
"Isu ini sulit mendapatkan pemecahan kalau dapen rugi, bahkan dilikuidasi," katanya. OJK juga telah meminta penyesuaian tingkat bunga aktuaria yang wajar. "Kami meminta mereview program manfaat pasti untuk bisa dikonversi menjadi iuran pasti. Tp ini harus dilakukan dapen, bukan dari OJK," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gelombang PHK di Industri Padat Karya Diprediksi Bakal Makin Masif
Advertisement
Dua Wakil Menteri Jadi Komisaris Telkomsel, Ini Daftar Lengkap Nama Direksi 2025
Dua Provinsi Rampungkan Pengurusan Koperasi Merah Putih
Jelang Iduladha, Harga Daging Sapi Stabil
Advertisement
Harga Emas Antam Hari Ini 29 Mei 2025 Turun, Paling Murah Rp987.000
Realisasi Belanja APBN di DIY hingga April 2025 Mencapai Rp5,95 Triliun
Rangkaian HUT ke-47 Pasar Modal Indonesia Tanam 1.500 Pohon di Banyumas
Advertisement
Credit Scoring Berpengaruh pada Masa Depan Mahasiswa
Berita Pilihan
- Gedung Putih Banding Atas Putusan Pengadilan Perdagangan Yang Membatalkan Tarif Trump
- Jelang Iduladha, Harga Daging Sapi Stabil
- Harga Emas Antam Turun Tajam Hari Ini 28 Mei 2025
- PP 46/2025 Dinilai Mampu Selamatkan 1,7 Juta Pekerja Sektor Perindustrian dari PHK
- Pemerintah Telah Gelontorkan Dana Bansos Rp43,6 Triliun, Terserap 12,1 Persen
Advertisement
Polisi Buru Pelaku Penembakan Mobil Penata Rias di Jogja, Diduga Gunakan Airgun
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tingkatkan Bauran EBT hingga 2034, PLN Siap Jalankan RUPTL Terhijau Sepanjang Sejarah
- Harga Emas Antam Hari Ini 29 Mei 2025 Turun, Paling Murah Rp987.000
- Jelang Iduladha, Harga Daging Sapi Stabil
- PHRI DIY Memprediksi Reservasi Hotel Mencapai 75 Persen pada Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih
- Dua Provinsi Rampungkan Pengurusan Koperasi Merah Putih
- Tahun Ini Target Ikan Tangkap di DIY Mencapai 7.000 Ton, Dislautkan DIY Yakin Bisa Tercapai
- Dua Wakil Menteri Jadi Komisaris Telkomsel, Ini Daftar Lengkap Nama Direksi 2025
Advertisement
Advertisement
