Konsumsi 40% Penduduk Terbawah DIY Naik Jadi 16,91% pada 2026
BPS DIY mencatat 40% penduduk dengan pengeluaran terendah menyumbang 16,91% konsumsi per Maret 2026. Fenomena downgrading turut disoroti.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA— Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di DIY hingga April 2025 mencapai Rp5,95 triliun. Didorong oleh belanja pemerintah pusat (BPP) Rp2,52 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp3,43 triliun.
Di dalam Belanja TKD, terdapat pertumbuhan kinerja penyaluran sebesar 14,88%. Ditopang oleh kenaikan realisasi penyaluran pada DAU dan DAK non fisik. Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan meskipun tahun ini masih menjadi masa transisi pemerintahan dan ditambah tekanan global yang terus menerpa, APBN 2025 tetap berfungsi secara optimal.
"Saat ini, APBN tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga perekonomian nasional maupun regional. Di DIY, pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 5%, tepatnya 5,11% yoy," ucapnya, Rabu (28/5/2025).
Sementara itu, pendapatan negara sampai dengan April 2025 mencapai Rp3,12 triliun atau 29,93% dari target. Penerimaan pajak sampai dengan April 2025 understated sebesar Rp17,73 miliar (deviasi 12,04%) disebabkan adanya pengalihan penerimaan pajak Wajib Pajak cabang ke pusat mulai Januari 2025.
Penerimaan bea cukai hingga April 2025 overstated sebesar Rp16,47 miliar (deviasi 24,08%) yang disebabkan penurunan penerimaan cukai khususnya cukai hasil tembakau akibat jumlah produksi sigaret yang menurun.
Penerimaan PNBP sampai dengan April 2025 overstated sebesar Rp40,55 miliar (deviasi 16,57%) disebabkan oleh deviasi pada pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, pendidikan, dan jasa kepolisian turut disebabkan banyaknya hari libur di bulan April 2025 yang berpengaruh terhadap permintaan jasa pada satuan kerja.
BACA JUGA: Pemkab Bantul Anggarkan Rp180 Miliar untuk Infrastruktur 2026, Meningkat 3 Kali Lipat
Lebih lanjut dia mengatakan manfaat langsung BPP yang dapat dirasakan oleh masyarakat DIY berupa bantuan sosial antara lain bantuan pangan non tunai (BPNT) terealisasi Rp113,78 miliar untuk 189.641 peserta terkonfirmasi. Program keluarga harapan (PKH) terealisasi Rp82,89 miliar untuk 105.486 peserta terkonfirmasi, dan yatim atensi (YAPI) terealisasi Rp3,16 miliar untuk 7.907 peserta.
Bantuan Pendidikan antara lain Program Penerima BOS (Kemenag) terealisasi Rp5,81 miliar untuk 6.096 penerima. Sedangkan kredit usaha rakyat (KUR) telah terealisasi Rp1,539 triliun untuk 29.812 debitur.
Penyaluran tertinggi KUR terdapat pada Kabupaten Sleman sebesar Rp504,23 miliar yang disalurkan kepada 8.670 debitur. Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor terbanyak yang menerima penyaluran yaitu mencapai Rp584,64 miliar dan telah disalurkan kepada 10.160 debitur.
Agung mengatakan kinerja APBN hingga April 2025 di DIY tetap solid dan terjaga. Menurutnya, pemerintah terus berkomitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen fiskal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperkuat ketahanan nasional.
"Tentu tujuannya untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPS DIY mencatat 40% penduduk dengan pengeluaran terendah menyumbang 16,91% konsumsi per Maret 2026. Fenomena downgrading turut disoroti.
Bioskop NSC kembali hadir di Wates, Kulonprogo, setelah lebih dari 20 tahun. Tiket mulai Rp37.000 termasuk minuman, dengan dua studio.
OJK melaporkan reformasi pasar modal kepada Prabowo, meliputi penguatan integritas, transparansi, dan penegakan aturan, termasuk persoalan MSCI.
BGN menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus pencambukan di KPPG Bogor dan membuka kanal pengaduan anonim untuk mencegah kekerasan.
Dua orang meninggal dunia setelah sepeda motor diduga tergelincir saat menyalip truk trailer di dekat Palang Krapyak, Klaten, Senin sore.
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta memanfaatkan FinExpo 2026 untuk mengedukasi pekerja mandiri dan pelaku UMKM tentang perlindungan sosial.