Rupiah Tembus Rp18.000, DPR Desak Pemerintah dan BI Bergerak Cepat
Rupiah tembus Rp18.000 per dolar AS dan IHSG anjlok. DPR mendesak pemerintah dan BI segera konsolidasi fiskal dan moneter.
Ilustrasi pensiun (Freepik)
Harianjogja.com, JAKARTA—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewanti-wanti dampak dari perubahan usia pensiun menjadi 59 tahun. Perubahan usia pensiun itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
Hal ini terutama bagi perusahaan yang menerapkan usia pensiun di bawah 59 tahun, di mana pekerja perlu menunggu pencairan manfaat masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut.
Dia juga menyoroti pentingnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Menurutnya, pemahaman ini penting agar masyarakat memiliki masa persiapan menuju pensiun, terutama terkait dengan literasi keuangan dan perencanaan masa depan. "Dengan masa tunggu yang lebih panjang untuk pencairan manfaat pensiun, pemerintah bersama dengan perusahaan dan karyawan perlu bekerja sama untuk memastikan pekerja kita memiliki kesiapan finansial yang memadai," kata Shinta melalui keterangan resmi, Sabtu (11/1/2025).
Shinta juga menilai kebijakan ini tidak serta merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan dan strategi bisnis mereka.
Dia menyebut perusahaan yang sedang melakukan ekspansi bisnis tetap dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan kebutuhan operasional. "Dengan demikian, dampaknya terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada kebutuhan dan strategi masing-masing perusahaan," ujar Shinta.
Dia menilai perlunya menyikapi kebijakan ini secara bijaksana dan kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama, baik bagi karyawan, perusahaan, maupun keberlanjutan dunia usaha secara keseluruhan.
Lebih lanjut, dia mengatakan implementasi kebijakan kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun tersebut bukan merupakan kebijakan baru. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, khususnya pasal 15 ayat (3) mengatur usia pensiun pekerja Indonesia bertambah satu tahun setiap tiga tahun sekali.
BACA JUGA: Sudah Masuk Masa Pensiun? 10 Negara Ini Cocok untuk Ditinggali
Shinta mengatakan penyesuaian sudah pernah dilakukan pada 2019 dan 2022. Perubahan ini pun akan terus dilakukan setiap tiga tahun sekali hingga usia pensiun mencapai 65 tahun.
Meskipun demikian, Shinta mengatakan bahwa pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang disepakati.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151A UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja serta Pasal 167 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Rupiah tembus Rp18.000 per dolar AS dan IHSG anjlok. DPR mendesak pemerintah dan BI segera konsolidasi fiskal dan moneter.
Sebanyak 104 warga Distrik Manggelum mengungsi ke Tanah Merah setelah gangguan keamanan dan dugaan aksi KKB di Boven Digoel.
Jadwal KRL Jogja–Solo Senin 8 Juni 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tersedia 14 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Kebocoran pipa gas Pertamina EP di Babelan, Bekasi, berhasil ditangani kurang dari 90 menit. Aliran gas dihentikan untuk cegah risiko lanjutan.
Jadwal KRL Solo–Jogja Senin 8 Juni 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur ke Yogyakarta. Cek jam keberangkatan dan tarif terbaru Rp8.000.
Kemdiktisaintek dan IRD Prancis memperkuat kolaborasi riset melalui skema pendanaan bersama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.