BI: Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$ 393,7 Miliar

Harianjogja.com, JOGJA—Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) RI pada akhir triwulan III/2023 sebesar 393,7 miliar dolar AS atau Rp6.180,6 triliun dengan asumsi kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Rp15.699. Turun dibandingkan posisi triwulan II/2023 yang mencapai 396,5 miliar dolar AS.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% (year-on-year/yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2% yoy.

"Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 188,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 192,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3% yoy," ucapnya dalam keterangan resminya, Rabu (15/11/2023).

Baca Juga: Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri Diminta Lebih Transparan

Dia menjelaskan penurunan ULN pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.

Selain itu, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian global," jelasnya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Capai Rp6.026 Triliun, BI: Ekonomi Indonesia Masih Sehat

Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,9% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,3%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,1%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," lanjutnya. 

Sementara itu, posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 196 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 194,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,8% yoy, melanjutkan kontraksi pada triwulan II 2023 sebesar 5,3% yoy.

"Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen yoy dan 3,9 persen yoy."

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Ini Penyebabnya

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan, dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,4% dari total ULN swasta. "ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.