RTH Abu Bakar Ali Capai 63,16%, Ditarget Rampung 22 Desember 2026
Pembangunan RTH Abu Bakar Ali mencapai 63,16% per 15 November 2026. Proyek senilai Rp5,31 miliar ditarget rampung 22 Desember.
Ilustrasi uang rupiah - Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY meminta agar para pengusaha atau pemberi kerja bisa patuh memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2024 yang telah ditetapkan, dan berlaku pada awal tahun depan.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan akan dilakukan pendekatan secara preventif, edukatif, sampai dengan pencabutan izin usaha.
"Sesuai dengan mekanisme pengawasan. Mendasarkan PP No. 51 Tahun 2023. Untuk aduan pelayanan ketenagakerjaan termasuk pembayaran upah tidak sesuai UMK dapat mengakses layanan aduan Sasadhara di website Disnakertrans DIY," ucapnya, Jumat (15/12/2023).
Dia menyebut meski ada ancaman pencabutan izin, namun sejauh ini belum ada perusahaan yang ngeyel sampai dicabut izinnya. Menurutnya pembinaan dan pengawasan, selama ini dilakukan bersama dengan lembaga Tripartit yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
"Sehingga belum ada yang sampai dengan pencabutan izin usaha," jelasnya.
BACA JUGA: Sah! UMP DIY 2024 Naik 7,27% Menjadi Rp2.125.897
Pemerintah daerah (Pemda) DIY telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024. UMK tertinggi masih dipegang Kota Jogja sebesar Rp2.492.997 naik Rp168.221,49 (7,24%). Sementara persentase kenaikan tertinggi ditetapkan oleh Kulonprogo naik sebesar Rp157.289,80 (7,67%) menjadi Rp2.207.736,95.
Persentase kenaikan UMK terendah oleh Gunungkidul dengan kenaikan Rp138.815,00 (6,77%) menjadi Rp2.188.041. Sementara Sleman naik Rp156.457,17 (7,25%) menjadi Rp2.315.976,39, dan Bantul naik Rp150.024,18 (7,26%) menjadi Rp2.216.463.
Sebelumnya, Wakil Ketua Apindo DIY sekaligus Komite Tetap Pembinaan dan Pengembangan Kesekretariatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Timotius Apriyanto mengatakan terkait dengan penetapan kenaikan UMK, pengusaha akan taat pada konstitusi dan hukum.
"Jadi kami pasti bisa menerima kenaikan UMK ini sebagai sebuah kebijakan publik DIY untuk pengupahan. Hanya kami sampaikan memang saat ini dunia usaha sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya.
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menyampaikan menolak kenaikan UMK DIY dikisaran 7% dibandingkan tahun lalu. Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan buruh hanya menjadi pelengkap pembangunan tanpa menikmati hasil pembangunan, yakni kesejahteraan melalui kenaikan UMK yang signifikan.
"Menolak dengan tegas UMK se DIY 2024. Bersama seluruh pekerja/buruh di DIY merasa kecewa berat lantaran hanya menjadi pelengkap pembangunan," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pembangunan RTH Abu Bakar Ali mencapai 63,16% per 15 November 2026. Proyek senilai Rp5,31 miliar ditarget rampung 22 Desember.
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Sabtu 21 November 2026 bervariasi. Simak harga jual dan buyback berbagai ukuran.
Pemira BEM Undip memanas setelah panitia memperpanjang pendaftaran calon. Tim Jillan-Ardine mempersoalkan keputusan yang dinilai melanggar aturan.
Polres Bogor menangkap dua tersangka TPPO bermodus perekrutan ART ilegal ke Arab Saudi. Perekrut mendapat keuntungan hingga Rp10 juta per korban.
Kemenperin mendorong industri parfum Indonesia terintegrasi dari hulu ke hilir agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan bersaing global.
Whoosh memangkas perjalanan Jakarta-Bandung menjadi 40-50 menit. Kereta cepat ini berpotensi mengubah mobilitas pekerja dan aktivitas ekonomi urban.