Upah Layak dan Premanisme Jadi Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil
Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY, mendesak pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja.
Otoritas Jasa Keuangan-OJK/Antara
Harianjogja.com, JOGJA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY mengungkapkan ada empat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di DIY yang telah menambah setoran modal untuk memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar.
Kepala OJK DIY, Parjiman mengatakan saat ini sedang dilakukan penelitian terkait dengan efektivitasnya. Saat ini juga ada 1 BPR yang sudah berencana untuk merger dengan grup lainnya di luar DIY.
"Ada 4 BPR yang telah melakukan tambahan setoran modal saat ini sedang dilakukan penelitian efektivitasnya," ucapnya, Rabu (10/01/2024).
Menurutnya berdasarkan hasil evaluasi nantinya, jika dinyatakan efektif berarti sudah memenuhi modal inti minimum. Sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
"Antara lain tidak boleh berasal dari utang dan/atau pencucian uang, dokumen/bukti lengkap, dan lainnya," kata Parjiman.
Baca Juga
OJK DIY Dorong BPR Merger Jadi Satu Supaya Kuat
OJK Cabut Izin Usaha BPR Wijaya Kusuma di Awal 2024
OJK Berencana Turunkan Jumlah BPR, Dari 1.600 Jadi 1.000
Dia menjelaskan guna memastikan pemenuhan modal inti minimum tersebut di RBB (Rencana Bisnis Bank) 2024 OJK DIY meminta kepada BPR yang belum memenuhi untuk membuat action plan rencana pemenuhannya.
"Baik dengan tambahan modal disetor dari pemegang saham eksisting, mengundang investor baru dan/atau bergabung (merger) dengan BPR lain. Kami akan lakukan evaluasi terhadap RBB dimaksud," jelasnya.
Sebelumnya dia menyampaikan dari sekitar 14-an BPR/BPRS yang modal inti minimumnya kurang, kini tinggal sekitar 10 BPR/BPRS.
Terkait dengan pemenuhan modal inti minimum berdasarkan dengan ketentuan, untuk BPR maksimal di akhir tahun 2024, sementara BPR Syariah di akhir tahun 2025.
"Memang masih ada beberapa BPR dan BPRS di DIY itu yang modal inti minimumnya di bawah ketentuan Rp6 miliar, tapi masih ada waktu."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY, mendesak pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja.
Polri mendalami dugaan penyelundupan chip Nvidia oleh perusahaan Singapura, Megaspeed, setelah penggeledahan kantor di Jakarta.
Kemenag menargetkan seluruh PTKIN memiliki pusat kajian pesantren pada 2027 untuk memperkuat riset dan pengembangan keilmuan pesantren.
BPBD Bantul mengantisipasi banjir dan longsor di Pundong, Dlingo, Imogiri, dan Piyungan menjelang musim hujan Desember 2026.
Pertamina memperkuat stok BBM dan LPG serta menyiapkan Satgas Nataru 24 jam untuk menjaga pasokan energi selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Pemerintah membidik industri otomotif dan teknologi serta mengandalkan MagangHub untuk memperluas lapangan kerja dan menyerap lulusan perguruan tinggi.