REI Berharap Ada Kementerian Baru soal Perumahan Rakyat di Era Prabowo, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JOGJA—DPP Real Estate Indonesia (REI) berharap agar pemerintahan baru membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan pada 2010, backlog atau kekurangan perumahan di Indonesia sebanyak 13,5 juta unit. Kemudian pada 2020 turun menjadi 12,7 juta unit. Menurutnya, dalam 10 tahun penurunannya tidak sampai 10%.

Sementara di 2035 diproyeksikan penduduk Indonesia mencapai 304 juta, dan 66 persennya tinggal di perkotaan. Jika tidak ada kementerian baru menurutnya tidak ada yang bertanggung jawab secara langsung, tidak ada yang eksekusi, dan tidak ada yang mengawal pemenuhan kebutuhan hunian layak.  

REI menargetkan setidaknya dalam lima tahun bisa mengurangi backlog 5 juta unit. Setiap tahun bisa turun 1 juta unit. Dia menyebut untuk mencapai target ini harus dilakukan dengan cara yang berbeda. "Kami targetnya dalam kurun lima tahun setidaknya bisa di angka 5 juta unit," ucapnya dalam acara simbolis penanaman 1.000 pohon DPD REI DIY di Perumahan Tjokro Emerald, Sleman, Jumat (24/5/2024).

Dia menyebut kontribusi dari properti sangat besar sekitar 14%-16% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB); 9% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan 35%-55% Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian serapan tenaga kerja sebanyak 16 juta.

BACA JUGA: REI DIY: Harga Rumah Vertikal Masih Lebih Mahal Dibanding Rumah Tapak

Dampak lain menurutnya adalah industri perumahan bisa menekan kemiskinan sampai 8%. Joko mengatakan pada 2023 investasi properti sekitar Rp125 triliun dan sampai kuartal I 2024 mencapai Rp29,6 triliun. Peringkat empat kontribusi pada PDB. "Properti ini big giant, 2023 kata pak Bahlil [Menteri Investasi] investasi dalam negeri sudah Rp125 triliun," lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, properti bisa mendorong 185 industri lainnya. Seperti genteng, cat, kayu, dan lain-lain. Apabila sektor ini berkembang menurutnya akan menyerap banyak tenaga kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.