Gejolak Politik Indonesia Picu Keluarnya Modal Asing Rp16,85 Triliun

Surya Dua Artha Simanjuntak Sabtu, 06 September 2025 21:27 WIB

Gejolak Politik Indonesia Picu Keluarnya Modal Asing Rp16,85 Triliun

Ilustrasi investasi - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak Rp16,85 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada 1-3 September 2025 atau seusai aksi demonstrasi di berbagai daerah, menolak kenaikan tunjangan anggota DPR hingga kecaman aksi aparat.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa terdapat investor asing ramai-ramai menjual aset di pasar saham, surat berharga negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Berdasarkan data transaksi 1-3 September 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp16,85 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp3,87 triliun di pasar saham, Rp7,69 triliun di pasar SBN dan Rp5,29 triliun di SRBI," rinci Denny dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/9/2025).

Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari hingga 3 September 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia atau minus Rp90,14 triliun. Perinciannya, jual neto sebesar Rp51,78 triliun di pasar saham, jual neto sebesar Rp106,38 triliun di SRBI, dan beli neto Rp68,02 triliun di pasar SBN.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 71,57 basis poin (bps) per 3 September, naik dibandingkan 69,52 bps pada 29 Agustus.

Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun sedikit ke 6,35% pada Kamis (4/9/2025) dari level 6,38% pada Rabu (3/9/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,217% pada Rabu (3/9/2025).

Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah ke posisi Rp16.430 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (4/9/2025) dari posisi Rp16.410 per dolar AS pada penutupan Rabu (3/9/2025).

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," tutup Denny.