Gaji PPPK Bakal Dibayar APBN, Ini Respons Pemda DIY
Pemda DIY menyambut baik rencana gaji PPPK dibebankan ke APBN karena dinilai dapat meringankan beban anggaran daerah.
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Kinerja perbankan di DIY pada awal 2026 menunjukkan dua wajah yang kontras. Di satu sisi, stabilitas tetap terjaga dengan pertumbuhan aset dan dana masyarakat. Namun di sisi lain, penyaluran kredit justru mengalami kontraksi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY mencatat, total aset perbankan hingga Maret 2026 mencapai Rp114,9 triliun atau tumbuh 3,85% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencerminkan kepercayaan masyarakat juga meningkat menjadi Rp95,8 triliun, naik 3,37% yoy.
Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, kredit atau pembiayaan justru turun 1,48% yoy menjadi Rp62,98 triliun. Kepala OJK DIY, Eko Yunianto, menjelaskan penurunan ini dipengaruhi oleh pelunasan sejumlah pembiayaan proyek dalam skala besar.
Meski demikian, ia menegaskan perbankan tetap memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Penyaluran kredit masih didominasi sektor rumah tangga sebesar Rp16,9 triliun, disusul perdagangan besar dan eceran Rp12,9 triliun, serta konstruksi Rp7,5 triliun.
“Masih ada peluang besar untuk meningkatkan fungsi intermediasi sektor jasa keuangan di DIY,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Peluang tersebut tercermin dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di angka 65,7%. Angka ini tergolong moderat, menandakan likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong ekspansi kredit.
Menurut Eko, kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi industri jasa keuangan untuk lebih agresif menyalurkan pembiayaan, tentu dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Penyaluran kredit perlu dioptimalkan agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengabaikan aspek risiko,” katanya.
OJK pun memastikan akan terus mendorong inovasi pembiayaan dan memperkuat ekosistem keuangan yang sehat guna menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) DIY melihat kinerja ekonomi daerah tetap solid di tengah tekanan global. Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan agar momentum pertumbuhan tetap terjaga.
“Sinergi menjadi kunci untuk menjaga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di DIY,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY juga menguatkan optimisme tersebut. Pada triwulan I 2026, ekonomi DIY tumbuh 5,84% yoy—angka yang menunjukkan aktivitas ekonomi terus bergerak positif.
Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menyebut pertumbuhan ini tidak lepas dari dukungan sektor jasa keuangan yang menjaga aliran pembiayaan tetap berjalan.
Dengan kondisi likuiditas yang masih longgar dan pertumbuhan ekonomi yang positif, tantangan berikutnya bagi perbankan di DIY adalah mengubah potensi tersebut menjadi penyaluran kredit yang lebih agresif dan produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemda DIY menyambut baik rencana gaji PPPK dibebankan ke APBN karena dinilai dapat meringankan beban anggaran daerah.
Gangguan metabolik seperti obesitas dan diabetes dapat memicu kerusakan hati hingga sirosis dan kanker. Deteksi dini menjadi langkah penting.
Quiet on the Creek viral di TikTok pada 2026. Simak arti, asal-usul frasa dari Saucy Santana, hingga alasan tren ini begitu populer.
DPRD DIY menyoroti perubahan desil kesejahteraan yang dinilai belum sesuai kondisi warga dan meminta data disandingkan dengan kondisi riil.
Lebih dari 20 sumber air di Banyusoco, Gunungkidul, mengalir ke Kali Oya. Tujuh titik memiliki debit hingga 200 liter per detik.
Kejagung mengembangkan penyidikan dugaan korupsi program MBG ke NTB. Sejumlah ruangan Kejati NTB dipinjam untuk pemeriksaan saksi.