Kemenkeu Sebut Kepercayaan Investor SBN Masih Terjaga

Dany Saputra
Dany Saputra Sabtu, 24 Oktober 2026 07:57 WIB
Kemenkeu Sebut Kepercayaan Investor SBN Masih Terjaga

Saham - Foto ilustrasi dibuat oleh AI/StockCake

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai kepercayaan investor internasional terhadap Surat Berharga Negara (SBN) masih terjaga di tengah gejolak pasar saham Indonesia akibat usulan perubahan klasifikasi pasar oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan kondisi tersebut tercermin dari kenaikan imbal hasil atau yield SBN pemerintah tenor 10 tahun yang dinilai masih dalam rentang terkendali dibandingkan sejumlah negara lain.

Berdasarkan data Investing.com, yield SBN pemerintah tenor 10 tahun pada Rabu (21/10/2026) telah naik menjadi 7,4%. Angka tersebut berada di atas target yield SBN sebesar 6,9% yang ditetapkan pemerintah dalam asumsi makro APBN 2026.

Meski demikian, Herman menilai kenaikan imbal hasil tersebut belum menunjukkan penurunan kepercayaan investor internasional terhadap obligasi pemerintah Indonesia.

"SBN, kan, dibanding dengan negara-negara lain yang naik tinggi banget, SBN kita masih dalam rentang yang terkendali. Jadi, artinya confidence investor internasional kepada sovereign [obligasi pemerintah] kita itu masih tinggi. Kami selalu berkoordinasi untuk risiko-risiko semuanya," ujar Herman kepada wartawan saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip pada Sabtu (24/10/2026).

KSSK Siapkan Rapat Berkala Awal November

Herman, yang juga menjabat ex-officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), mengatakan forum tersebut akan segera menggelar rapat berkala dan konferensi pers pada awal November 2026.

KSSK merupakan forum yang melibatkan Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pengambilan kebijakan di sektor keuangan.

Terkait gejolak pasar saham, Herman menyebut OJK telah melakukan berbagai upaya untuk merespons konsultasi MSCI pada 15 Oktober 2026. Konsultasi tersebut berkaitan dengan usulan penurunan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Sebelumnya, OJK menggelar dialog khusus dengan investor institusional domestik dan internasional pada Selasa (20/10/2026).

Sejumlah catatan MSCI yang dibahas meliputi peningkatan batas minimum free float emiten menjadi 15% secara bertahap, transparansi kepemilikan saham di atas 1%, serta penyesuaian mekanisme pembobotan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kemenkeu Soroti Risiko Global

Herman mengatakan kondisi pasar keuangan Indonesia juga dipengaruhi dinamika global. Faktor tersebut antara lain ketegangan geopolitik yang memicu inflasi serta kebijakan suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama atau higher for longer.

Meski menghadapi berbagai risiko, pemerintah masih meyakini daya tarik instrumen investasi Indonesia dan ketahanan pasar keuangan domestik. Keyakinan tersebut, menurut Herman, ditopang oleh fundamental ekonomi nasional.

"Jadi, angka-angka fundamental kita insyaallah menunjukkan kondisi yang masih resilien. Berbagai risiko kami antisipasi, tetapi intinya kami juga butuh bantuan dari teman-teman semua bahwa your confidence is important," ujar mantan pejabat LPS ini.

Dari sisi fiskal, Herman menegaskan APBN berperan sebagai penyerap guncangan atau shock absorber terhadap tekanan global, termasuk perubahan harga energi dunia. Pemerintah juga berupaya menjaga kredibilitas fiskal di tengah gejolak pasar keuangan.

Kemenkeu menilai kenaikan yield SBN masih berada dalam rentang yang dapat diantisipasi sehingga tidak memicu pelebaran defisit APBN melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kenaikan Yield SBN Berpengaruh pada Defisit APBN

Berdasarkan sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi makro, setiap kenaikan yield SBN tenor 10 tahun sebesar 0,1% dapat menambah belanja negara Rp1,9 triliun sekaligus memperlebar defisit dengan nilai yang sama.

Herman mengatakan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap kondisi pasar dan meyakini batas defisit APBN tetap dapat dijaga. Dia juga menyebut defisit APBN hingga September masih sebesar 1,24% terhadap PDB.

"Kami adjustment ke pasarnya relatively lebih rendah. Jadi, insyaAllah defisit 3% tetap kami jaga. APBN bekerja sangat keras ya, tetapi terakhir September defisit kita [masih] 1,24% PDB dengan kondisi yang seperti ini globalnya," ujarnya.

Kata Kunci dan Tag SEO

, Lembaga Penjamin Simpanan, Herman Saheruddin, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, fundamental ekonomi Indonesia, ketahanan pasar keuangan domestik, risiko ekonomi global, ketegangan geopolitik dan inflasi, suku bunga tinggi lebih lama, higher for longer, kredibilitas fiskal pemerintah, APBN sebagai shock absorber, harga energi dunia, pengelolaan risiko fiskal, dampak yield obligasi terhadap APBN, pembiayaan anggaran negara, pasar obligasi pemerintah Indonesia, stabilitas fiskal nasional, perkembangan pasar keuangan Oktober 2026, berita ekonomi Indonesia, berita pasar modal terbaru, perkembangan SBN pemerintah, kebijakan fiskal Indonesia, risiko investasi obligasi negara.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online