Pemerintah Lanjutkan Program 25 Juta Rekening Warga Miskin

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan program pembukaan rekening bagi 25 juta warga Indonesia dari kelompok kesejahteraan terbawah berlanjut. Program yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) ini menyasar warga berusia di atas 17 tahun untuk memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan produktif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk keluarga desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah menyiapkan skema satu orang satu rekening dengan setoran awal Rp50.000 untuk setiap penerima. Dengan target 25 juta orang, kebutuhan dana untuk setoran awal diperkirakan mencapai Rp1,25 triliun, sedangkan anggaran program yang disebutkan pemerintah mencapai Rp1,28 triliun.

Program 25 Juta Rekening Sasar Warga Desil 1-4

Airlangga menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Airlangga, skema satu orang satu rekening diharapkan mendorong inklusi keuangan Indonesia mendekati 99%.

“Kami siapkan satu orang satu rekening. Dengan program satu orang satu rekening ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99%,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan keuangan formal. BRI dan BSI menjadi bank yang dilibatkan dalam pelaksanaan program pembukaan rekening tersebut.

Anggaran Setoran Awal Capai Rp1,25 Triliun

Pemerintah mengalokasikan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening yang dibuka bagi warga sasaran. Jika seluruh target sebanyak 25 juta orang terpenuhi, total kebutuhan dana untuk setoran awal diperkirakan mencapai Rp1,25 triliun.

Adapun anggaran program yang disebutkan pemerintah sebesar Rp1,28 triliun. Anggaran tersebut berkaitan dengan upaya memperluas akses keuangan masyarakat kelompok kesejahteraan terbawah.

Airlangga menegaskan program ini tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah rekening yang dimiliki masyarakat. Pemerintah ingin rekening tersebut mendukung penyaluran bantuan produktif agar pelaksanaannya lebih efektif.

“Ini akan kami dorong untuk efektivitas menyalurkan bantuan produktif, bukan soal pembukaan rekening,” ujarnya.

Inklusi Keuangan Indonesia Sudah 93,61%

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga memaparkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61%. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57%.

Data tersebut menunjukkan tingkat inklusi keuangan berada di atas tingkat literasi keuangan. Pemerintah tetap mendorong perluasan akses layanan keuangan, sekaligus mengarahkan kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga.

Airlangga juga menyebut tingkat literasi keuangan Indonesia telah melampaui rata-rata negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Jadi kita sudah lebih tinggi dari negara-negara OECD,” katanya.

Dewan Keuangan Inklusif Diubah Menjadi DNKK

Selain melanjutkan pembukaan rekening bagi 25 juta warga, pemerintah mengubah orientasi kebijakan keuangan inklusif. Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperluas fokus kebijakan, dari peningkatan kepemilikan rekening menjadi upaya mendorong kesejahteraan keuangan keluarga.

Airlangga menjelaskan perubahan nama dan orientasi lembaga itu mencerminkan pergeseran sasaran kebijakan pemerintah. Kepemilikan rekening tidak lagi menjadi satu-satunya fokus, karena kesejahteraan keuangan keluarga juga menjadi perhatian.

“Orientasinya berubah, kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inklusivitas, keterlibatan masyarakat mempunyai rekening, diubah ke kesejahteraan keuangan keluarga,” ujar Airlangga.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com