Advertisement
KENAIKAN HARGA BBM : Apa Kompensasi Pemerintah untuk UMKM?
JIBI/Harian Jogja/Desi SuryantoPengunjung berbelanja pada pameran kerajinan bertajuk Kreasi Jogja Istimewa untuk Indonesia di Atrium Malioboro Mall, Yogyakarta, Rabu (12/11/2014). Pameran yang dipersembahkan oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta itu diikuti oleh 42 peserta UMKM, kelompok usaha pengolahan limbah dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pameran yang mentargetkan omzet penjualan Rp 250 Juta tersebut digelar Rabu-Minggu (12-16 -
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Program perlindungan sebagai dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum menyentuh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah diharapkan memberi kompensasi khusus bagi UMKM sebagai dampak kenaikan harga BBM.
Jika tidak, dikhawatirkan kenaikan bahan baku sebagai multiplier effect alias efek berantai kenaikan harga BBM dapat memukul sektor UMKM.
Advertisement
“Sampai saat ini kami belum mendapat informasi upaya apa yang akan dilakukan pemerintah melindungi UMKM. Program yang dicanangkan pemerintah belum terjawab,” ujar Ketua Paguyuban Komunitas UMKM DIY Prasetyo Atmosutedjo, Rabu (26/11/2014).
Prasetyo menegaskan, kenaikan harga BBM jelas berdampak pada biaya produksi dan operasional UMKM. Secara matematis, dia belum bisa menghitung kenaikan ongkos produksi UMKM dengan alasan kenaikan harga BBM baru beberapa hari.
Namun, untuk jangka panjang pihaknya mendesak agar pemerintah memberikan kompensasi khusus bagi UMKM untuk meminimalisasi dampak terburuk yang muncul.
Kompensasi yang dimaksud seperti kemudahaan mengakses kredit ke dunia perbankan. Selain persoalan syarat agunan, dia menilai, suku bunga tinggi dinilai masih menghambat.
Apalagi, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 7,75%. Kondisi tersebut akan tambah menyulitkan UMKM mengakses perbankan.
“Memang ada kredit usaha rakyat [KUR], tapi di lapangan perbankan masih mewajibkan adanya agunan. Akibatnya, banyak yang akan kembali meminjam ke rentenir,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Bahlil Segera Berlakukan Aturan Baru Terkait Penjualan LPG 3 Kilogram
Penyidik OJK Tuntaskan 144 Perkara Jasa Keuangan
Ini Upaya OJK DIY Tekan Gap Literasi dan Inklusi Keuangan yang Masih Lebar
Istana Membantah Kebijakan Efesiensi Anggaran Memicu Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi
Advertisement
Panasonic Umumkan Akan Melakukan PHK 10 Ribu Karyawan
PLTS Terbesar di Indonesia Segera Dibangun di Banyuwangi
Honda Premium Matic Day Hadir di Purwokerto
Advertisement
Hingga Maret 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Capai Rp4,66 Triliun
BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen pada April 2025 Meningkat
Harga Pangan Hari Ini 9 Mei 2025: Daging Ayam dan Cabai Naik
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Turun Hari Ini 9 Mei 2025
Advertisement
Pemerintah Pusat Siapkan Inpres Infrastruktur untuk Bantu Daerah
Berita Pilihan
- Ini Upaya OJK DIY Tekan Gap Literasi dan Inklusi Keuangan yang Masih Lebar
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
- Serapan Tenaga Kerja DIY Capai 34.950 Orang dalam Setahun
Advertisement
Bencana Hidrometeorologi: Ada 36 Titik Lokasi Terdampak di Sleman, 3 Orang Luka
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Panasonic Umumkan Akan Melakukan PHK 10 Ribu Karyawan
- KHAS Malioboro Hotel dan KHAS Tugu Hotel Sajikan Pengalaman Kuliner Istimewa di Kediaman Menteri Pariwisata, Ndalem Tjokronegaran Yogyakarta
- Istana Membantah Kebijakan Efesiensi Anggaran Memicu Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi
- Ini Upaya OJK DIY Tekan Gap Literasi dan Inklusi Keuangan yang Masih Lebar
- Penyidik OJK Tuntaskan 144 Perkara Jasa Keuangan
- Menteri Bahlil Segera Berlakukan Aturan Baru Terkait Penjualan LPG 3 Kilogram
Advertisement
Advertisement
