Advertisement
Duh..Si Pengawas Lembaga Keuangan OJK Malah Nunggak Pajak Rp901,1 Miliar
Aktivitas pelayanan di Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bandung, Jawa Barat. - JIBI/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengawas lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru bermasalah soal pajak.
Utang Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang belum dilunasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir tahun kemarin mencapai Rp901,1 miliar.
Advertisement
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara saat memaparkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1/2018 di DPR mengatakan bahwa, persoalan pajak tersebut menjadi catatan dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"BPK memberikan penekanan pada catatan atas LK OJK, termasuk utang pajak badan yang belum dilunasi," kata Moermahadi, Selasa (2/10/2018).
BACA JUGA
Sebelumnya meski memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (WTP), laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017 masih menyimpan persoalan terkait kewajiban perpajakan.
Dikutip dalam laman resmi BPK, lembaga auditor negara ini dalam pemeriksaannya masih menemukan ketidakpatuhan OJK terkait peraturan perundang-undangan. BPK menyebut bahwa OJK tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atas PPh badan dan belum melaksanakan kewajiban perpajakan atas pembelian tanah dan bangunan.
Selain temuan soal perpajakan, BPK juga menemukan persoalan terkait pembayaran Sewa Gedung Wisma Mulia 1, penggunaan Gedung Menara Merdeka melebihi masa sewa, penggunaan penerimaan pungutan OJK tidak sesuai dengan ketentuan, rincian biaya pembentuk harga kontrak jasa penyelenggara kegiatan berindikasi memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi rekanan, serta pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi OJK yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan pembayarannya tidak didukung bukti yang sesungguhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pasar Eropa Jadi Tumpuan Baru Ekspor DIY di Tengah Tekanan Global
Harga Emas Dunia Diproyeksikan Melejit dalam Empat Tahun
Penjualan Tiket Kereta Lebaran 2026 Dibuka Mulai 25 Januari
Pidato di WEF, Prabowo Optimistis Ekonomi Indonesia Lebih Kuat
Advertisement
Pembiayaan Utang APBN 2026 Naik Jadi Rp832 Triliun
Bulog Rancang Pembayaran Digital Gabah Petani Mulai 2026
Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Ditarget Beroperasi April 2026
Taspen Tegaskan Perlindungan Peserta Seusai Vonis Kasus Penipuan
Update Harga Emas: Antam Naik Tajam, UBS-Galeri24 Merosot
Advertisement
Pulau Jawa Dominasi Laporan Penipuan Keuangan, Kerugian Capai Rp9,1 T
INDEF: Ekonomi Indonesia 2026 Dihantui Tantangan Struktur dan Global
Kemendag Optimistis Harga Minyakita Turun Jelang Ramadan 2026
Barang Tertinggal di KAI Daop 6 Capai Rp2,46 Miliar Sepanjang 2025
Kuota Impor Daging Sapi Dipersempit, Pemerintah Klaim Jaga Harga
Advertisement
Menkeu Purbaya Pastikan Stabilitas Rupiah Tetap Terjaga
Berita Pilihan
Advertisement
Gedung Baru RSUD Sleman Lima Lantai, Layanan Subspesialis Diperkuat
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Pulau Jawa Dominasi Laporan Penipuan Keuangan, Kerugian Capai Rp9,1 T
- Update Harga Emas: Antam Naik Tajam, UBS-Galeri24 Merosot
- Taspen Tegaskan Perlindungan Peserta Seusai Vonis Kasus Penipuan
- Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Ditarget Beroperasi April 2026
- Bulog Rancang Pembayaran Digital Gabah Petani Mulai 2026
- Pembiayaan Utang APBN 2026 Naik Jadi Rp832 Triliun
- Pidato di WEF, Prabowo Optimistis Ekonomi Indonesia Lebih Kuat
Advertisement
Advertisement
