BBM Satu Harga, BPH Migas Resmikan Penyalur di 4 Lokasi

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas alias BPH Migas pada pekan depan akan meresmikan penyalur BBM satu harga di empat lokasi yaitu, Kabupaten Landak, Bima, Papua Barat dan Musi Rawas. Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa mengatakan hal ini bertujuan agar target 130 penyalur hingga akhir tahun tercapai.

“Sampai akhir tahun targetnya 130 penyalur, pekan depan akan diresmikan di Kabupaten Landak, Bima, Papua Barat juga Musi Rawas,” katanya kepada Bisnis, Minggu (28/10/2018).

Pada akhir pekan ini, BPH Migas telah meresmikan titik ke 78 penyalur BBM satu harga di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

Penyalur ini memiliki dua dipenser untuk mendistribusikan empat jenis BBM yaitu Pertalite, Premium, solar dan dexlite yang memiliki empat storage dengan kapasitas masing-masingnya 20 kilo liter.

Sebelumnya, Ifan mengaku sejauh ini kendala dalam membangun BBM satu harga adalah medan yang dituju sulit. “Karena memang pembangunannya di daerah yang sulit diakses. Tidak mudah tetapi nanti bisa [sesuai target].”

Berdasarkan data yang diperoleh Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), hingga akhir 2019 BPH Migas menargetkan PT Pertamina (Persero) membangun 150 penyalur dan PT AKR Corporindo sebanyak 10 penyalur.

Untuk diketahui, dalam capaian hingga 14 Oktober kemarin, Pertamina sudah membangun sebanyak 73 penyalur dan empat penyalur yang sudah dibangun PT AKR Corporindo.

Sementara itu, terkait konsumsi solar bersubsidi hingga 15 Oktober 2018 sudah mencapai 82% atau sebesar 12,01 kilo liter (Kl) dari kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018 sebesar 14,6 juta kl.

Dia mengatakan konsumsi solar subsidi sampai akhir tahun tidak akan melebihi dari kuota yang ditetapkan meski saat ini kuota solar subsidi sudah terpakai 82%.

Bahkan PT Pertamina (Persero) selaku operator yang ditunjuk sebagai penyalur solar subsidi memperkirakan konsumsi solar tahun ini di bawah kuota. “Mereka bilang akan jaga konsumsi di bawah 14,5 juta artinya dibawah asumsi APBN kan,” katanya.

Dia juga menegaskan tidak akan ada kelangkaan solar subsidi di sejumlah daerah. Apalagi, pihaknya sudah menggandeng aparat keamanan untuk menjaga agar penyaluran solar subsidi tepat sasaran. “BPH kan sudah buat MoU sama kepolisian. Kami kerja sama dengan mereka, sampai polsek untuk mengawal ini.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com