Dana Bergulir UMKM Ultra Mikro 2018 Dievaluasi

Harianjogja.com, JOGJA-Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DI Yogyakarta menggelar FGD terkait Pemantauan dan Evaluasi Dana Bergulir UMKM Ultra Mikro Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Direktorat SMI, Pusat Investasi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Rabu (12/12/2018).

FGD ini merupakan kegiatan yang secara berkala dilaksanakan oleh Bappenas dalam rangka mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro yang telah diluncurkan sejak tahun 2017 kemarin. FGD telah dilaksanakan di beberapa kota selain di DIY ini.

Kakanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan perkembangan Pembiayaan Ultra Mikro di DIY sampai dengan November 2018 dalam acara tersebut. "Dari data yang ada, pembiayaan ultra mikro sampai dengan November 2018 di DIY telah tersalurkan sebanyak Rp21,93 Miliar dengan jumlah debitur 6.456," ujar dia dalam rilisnya, Kamis (13/12/2018).

Ia menjelaskan, penyaluran terbanyak dilakukan melalui KSPS Tamzis Bina Utama, yaitu sebesar Rp11,58 Miliar dengan debitur sebanyak 3.026. Selain KSPS Tamzis Bina Utama, LKBB lain yang menyalurakn pembiayaan UMi di Yogyakarta yaitu: Koperasi Mitra Dhuafa, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, KPS BMT Alhuda , KSPPS BMT Melati, Pegadaian dan PNM.

"Diharapkan dalam FGD, LKBB dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan di lapangan misalnya kendala-kendala dan permasalahan apa yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan UMi selama ini," papar dia.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa selama tahun 2018 pelaksanaan penyaluran Pembiayaan UMi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hambatan penyaluran pasti ada, oleh karena itu dalam kesempatan FGD ini menjadi salah satu forum ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini sangat diperlukan, karena pada tahun 2019 Pembiayaan UMi menjadi salah satu program nasional pemerintah.

Kementerian PPN/Bappenas yang mengawal Pembiayaan Ultra Mikro sebagai Program Nasional di tahun 2019 yang akan datang, sangat concern akan hal ini. Kerja sama dari semua pihak terkait yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, PIP, LKBB dan stake holder lainnya sangat menentukan keberhasilan program ini secara keseluruhan.

"Oleh karena itu sinergi dan kerja sama harus selalu ditingkatkan dalam rangka pertumbuhan perekonomian masyarakat secara luas, dan secara khusus kepada para pelaku usaha mikro," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News