Advertisement
Hunian Milenial Berpotensi Dikembangkan di Jogja
Ilustrasi apartemen - Bisnis Indonesia/Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Real Estate Indonesia (REI) DIY menilai wilayah DIY memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan hunian milenial sesuai konsep dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DIY Rama Adyaksa Pradipta mengatakan saat ini potensi di DIY cukup besar. Melihat juga DIY sebagai kota pelajar banyak mahasiswa, anak muda yang tinggal.
Advertisement
“Kendalanya ada pada mindset generasi milenial yang merasa jika memiliki rumah bukan suatu kebutuhan. Milenial tetap butuh tempat tinggal tetapi tidak merasa harus memiliki rumah tinggal tersebut,” ucap Rama, Kamis (18/7).
Menurut Rama, saat ini pengembang masih menunggu skema yang sedang digodok pemerintah. Dia berharap plafon harga jual ke depan dapat naik atau sesuai dengan kondisi di DIY. Untuk masalah lahan, dia menilai tak masalah karena kalangan milenial lebih memilih hunian vertikal.
BACA JUGA
Selain itu, co-living di Jogja memiliki potensi di tengah banyaknya milenial saat ini. Meski pula ada kendala lain. “Mungkin masih terbentur masalah budaya dan religi, karena co-living biasanya tidak memisahkan gender yang living dan working tadi,” ucapnya.
Dilansir dari Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Dirjen Penyediaan Perumahan PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan PUPR akan menyusun konsepnya dan bekerja sama dengan asosiasi pengembang untuk mewujudkannya. Saat ini, kata Khalawi, prosesnya masih dalam pengkajian untuk hunian milenial.
“Sekarang masih terus dikaji dan kita masuk ke konsepnya, polanya seperti apa, gambarannya kan mau sampai untuk pemula atau, berkembang pakai rusunawa. Kalau untuk yang sudah berkeluarga enggak mungkin lah milenial disuruh tinggal di kampung, mesti di pusat kota,” katanya.
Pembatasan pendapatan untuk membeli rumah milenial, ungkap Khalawi, masih belum berubah, sama seperti rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di angka Rp4 juta. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk berubah menyesuaikan dengan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN)/TNI menjadi Rp8 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Investor Belum Masuk JJLS Bantul, Status Sultan Ground Jadi Kendala
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Update Harga Emas: Antam Naik Tajam, UBS-Galeri24 Merosot
- Taspen Tegaskan Perlindungan Peserta Seusai Vonis Kasus Penipuan
- Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Ditarget Beroperasi April 2026
- Bulog Rancang Pembayaran Digital Gabah Petani Mulai 2026
- Pembiayaan Utang APBN 2026 Naik Jadi Rp832 Triliun
- Pidato di WEF, Prabowo Optimistis Ekonomi Indonesia Lebih Kuat
- Penjualan Tiket Kereta Lebaran 2026 Dibuka Mulai 25 Januari
Advertisement
Advertisement



