Hunian Milenial Berpotensi Dikembangkan di Jogja

Hunian Milenial Berpotensi Dikembangkan di JogjaIlustrasi apartemen - Bisnis Indonesia/Paulus Tandi Bone
19 Juli 2019 10:22 WIB Herlambang Jati Kusumo Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Real Estate Indonesia (REI) DIY menilai wilayah DIY memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan hunian milenial sesuai konsep dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DIY Rama Adyaksa Pradipta mengatakan saat ini potensi di DIY cukup besar. Melihat juga DIY sebagai kota pelajar banyak mahasiswa, anak muda yang tinggal.

“Kendalanya ada pada mindset generasi milenial yang merasa jika memiliki rumah bukan suatu kebutuhan. Milenial tetap butuh tempat tinggal tetapi tidak merasa harus memiliki rumah tinggal tersebut,” ucap Rama, Kamis (18/7).

Menurut Rama, saat ini pengembang masih menunggu skema yang sedang digodok pemerintah. Dia berharap plafon harga jual ke depan dapat naik atau sesuai dengan kondisi di DIY. Untuk masalah lahan, dia menilai tak masalah karena kalangan milenial lebih memilih hunian vertikal.

Selain itu, co-living di Jogja memiliki potensi di tengah banyaknya milenial saat ini. Meski pula ada kendala lain. “Mungkin masih terbentur masalah budaya dan religi, karena co-living biasanya tidak memisahkan gender yang living dan working tadi,” ucapnya.

Dilansir dari Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Dirjen Penyediaan Perumahan PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan PUPR akan menyusun konsepnya dan bekerja sama dengan asosiasi pengembang untuk mewujudkannya. Saat ini, kata Khalawi, prosesnya masih dalam pengkajian untuk hunian milenial.

“Sekarang masih terus dikaji dan kita masuk ke konsepnya, polanya seperti apa, gambarannya kan mau sampai untuk pemula atau, berkembang pakai rusunawa. Kalau untuk yang sudah berkeluarga enggak mungkin lah milenial disuruh tinggal di kampung, mesti di pusat kota,” katanya.

Pembatasan pendapatan untuk membeli rumah milenial, ungkap Khalawi, masih belum berubah, sama seperti rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di angka Rp4 juta. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk berubah menyesuaikan dengan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN)/TNI menjadi Rp8 juta.