PHRI Pesimistis Target Kunjungan Wisman Tercapai

Harianjogja.com, SLEMAN—Kementerian Pariwisata mengoreksi target kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019 dari yang semula 20 juta menjadi 18 juta wisman. Meski target sudah dikoreksi, Badan Pimpinan Pusat (BPP) Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tetap pesimistis target tersebut bisa tercapai tahun ini.

Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi BS Sukamdani mengungkapkan untuk mencapai target 18 juta wisatawan pun dinilai sulit. Ada beberapa hal yang memengaruhi misalnya adanya penurunan kunjungan wisman dari Tiongkok yang terdampak gejolak ekonomi negaranya. Selain itu, ada resesi dan perlambatan ekonomi global.

Kemudian, negara lain seperti Thailand memiliki program yang luar biasa yang bisa menyedot banyak wisatawan. Pertumbuhan wisata di Vietnam dan Malaysia juga bertumbuh. "Kita posisinya kurang begitu optimal pada 2019 ini. Perkiraan kami [capaian kunjungan wisman] maksimal di 16 [juta]," ujar dia kepada wartawan di sela-sela seminar nasional Strategi Menghadapi Era Baru Pariwisata DIY di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta, Sleman, Rabu (9/10).

Ia mengungkapkan untuk mendorong kemajuan pariwisata perlu berbagai upaya yang harus melibatkan semua lini. Pasalnya saat ini ada banyak catatan di dunia pariwisata yang harus diperhatikan dan ditangani pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan.

Sukamdani melihat di tingkat nasional ada persoalan semenjak badan pengembang dan promosi Indonesia (BPPI) tidak aktif. Jika di tingkat nasional tidak aktif, koordinasi di tingkat daerah juga tidak ada. Dinonaktifkannya BPPI dinilai sebagai hal yang tidak pas karena menyebabkan ketidakselarasan dalam mengonsolidasikan seluruh program pariwisata terutama yang melibatkan stakeholder.

"Dalam kurun waktu ini lebih kepada Kementerian [Pariwisata]. Enggak optimal. Kementerian jalan sendiri, kami jalan sendiri. Kami coba jembatani dengan membuat dewan Visit Wonderful Indonesia. Ada 18 asosiasi di dalamnya. Tetapi, board ini enggak bisa jalan karena enggak ada anggarannya. BPPI, anggaran ada di Kemenpar di mana BPPI merancang program dan Kementerian mengeksekusi anggaran. Negara sebesar ini tetapi enggak ada Indonesia Tourism Board," kata dia.

Ia menyebutkan catatan kedua yang perlu diperhatikan yakni koordinasi internal PHRI yang belum optimal. Lantaran BPPI yang mandek, koordinasi pun terdampak dan menjadi lemah dalam membuat program bersama. "Koordinasi antarasosiasi banyak masalah. Termasuk saat Asian Games, kita kehilangan momentum karena koordinasi bermasalah. Kita enggak tahu siapa yang jualan tiket. Padahal untuk jualan paket enggak bisa kalau tanpa tiket," kata dia.

Menurutnya, kejadian ini harus bisa menjadi pelajaran bagi panitia penyelenggaraan event seperti Jogja Heboh. Semua pemangku kepentingan harus terlibat termasuk dukungan dari pemerintah daerah. Ia mencontohkan penyelenggaraan Solo Great Sale, pemerintah setempat memberikan diskon 30% untuk pajak hotel dan restoran selama event berlangsung. Menurut PHRI Solo, kata dia, hal ini pun bisa memicu transaksi lebih dari Rp600 miliar.

Catatan selanjutnya yakni adanya pemindahan bandara ke Kulonprogo. Menghadapi momen ini diperlukan konsolidasi baru terutama masalah transportasi karena jarak ke Yogyakarta International Airport (YIA) cukup jauh. Diperlukan upaya baru bagaimana bisa mengangkat keberadaan Kulonprogo menjadi kekuatan wisata DIY. "Selain itu, sektor restoran juga harus diperhatikan. PHRI selama ini lebih berat pada hotel saja, restoran kurang. Sektor restoran ini penting. Di beberapa daerah, pendapatan daerah lebih besar dari restoran. Restoran harus dikonsolidasikan agar output optimal," ungkap dia.

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni soal pengelolaan event. Banyak event yang sudah ada, tetapi tidak dioptimalkan khususnya terkait budaya. Menurutnya, langkah yang efektif adalah untuk mengoptimalkan event budaya. Begitu pula di DIY, perlu ada inventarisasi event budaya apa saja yang ada di DIY yang bisa dimaksimalkan penyelenggaraannya.

Persaingan Usaha

"Hal lainnya yang juga jadi perhatian adalah terkait dengan persaingan usaha. Ini menarik terutama menyangkut masalah disruption. Kita sudah melihat fenomena ada hotel dan restoran konvensional, ada juga virtual operator, pengelolaannya oleh suatu manajemen tetapi enggak andalkan pada fisik seperti manajemen konvensional tetapi pakai teknologi informasi Internet. Dan ada juga sharing economy," ujar dia.

Menanggapi hal itu, PHRI ingin membuat medan kompetisi yang sama. Artinya dari status legalitas harus sama. Menurutnya, boleh saja kompetisi tetapi harus menjaga medan kompetisi yang sama. Ketika pelaku usaha konvensional harus memiliki izin lengkap, maka virtual dan sharing economy juga harus memiliki izin yang sama.

Ke depan, diharapkan semua pemain yang melakukan disrupsi harus memiliki dasar persaingan yang sama dan dari sisi legalitas juga sama. "Akan banyak sekali dampaknya. Kita menjadi enggak bisa melakukan catatan berapa potensi terkait okupansi rate. Dampak kedua, akan kehilangan potensi pendapatan untuk daerah. Kalau legalitas enggak ada, pasti enggak bayar pajak hotel dan restoran. Dampak sosial juga, kalau kos-kosan dijadikan hotel, lingkungannya enggak pas. Tentunya harus diperhatikan," ujar dia.

Mewakili Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo mengungkapkan sektor pariwisata dapat menjadi kekuatan ekonomi yang enggak terduga jika dikelola dengan benar. Maka, kemasan dalam penyajian  pariwisata harus menarik dan tampil beda dengan keunggulan yang ditonjolkan dan branding Jogja Istimewa harus dikemas elegan. "Ini terbukti adanya geliat pariwisata mancanegara yang datang dengan jumlah yang sangat besar dan sangat terlihat dampak pertumbuhan ekonomi yang besar di DIY," kata dia.

Perputaran ekonomi yang besar membuat ekonomi masyarakat  menjadi tumbuh dengan pesat dengan banyaknya wisatawan ini. "Menurut kita Pemda DIY harus mampu sediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai untuk mendukung pariwisata antara lain infrastruktur, konektivitas, dan transportasi," ujar dia.

Selain kualitas produk, wisata yang berkembang haru disesuaikan dengan keinginan pasar. Tren positif wisata di awal tahun ini jadi angin segar untuk menjadikan pariwisata yang terkemuka di Asia Tenggara yang berkelas dunia. "Pembangunan pariwisata harus beri manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pariwisata DIY enggak boleh dipisahkan dari budaya. Pengembangan wisata harus bertumpu dan berakar pada budaya masyarakat DIY. Harus bisa jaga aset kultural dan haruskan wistawan pahami etika pariwisata," jelas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News