Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Pakar UGM Ingatkan Jangan Sampai Tambah Beban Birokrasi

Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

Menanggapi hal ini, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Eddy Junarsin mengatakan pembentukan Satgassus ini merupakan hal yang wajar dan positif.

Akan tetapi keefektifan dan efisiensinya sangat bergantung pada kejelasan mandat serta koordinasi lintas lembaga yang kuat dan efisien. Ia menyebut langkah negara untuk mengoptimalkan penerimaan dan mengefisienkan pengeluaran adalah hal yang lumrah, bahkan menjadi kebutuhan di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

BACA JUGA: Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya

Eddy mengatakan dalam praktiknya kerjasama lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum juga lazim dilakukan. Seperti Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat (AS) dapat bekerja sama dengan FBI, Department of Justice, hingga CIA jika diperlukan.

Di sisi lain dia mengingatkan bahwa tantangan terbesar dari keterlibatan Satgassus bukan pada keberadaan lembaga baru, tapi pada praktik dan tumpang tindih kewenangan di lapangan. Misalnya apakah keberadaan Satgassus ini menandakan adanya pengalihan fungsi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Bagaimana koordinasinya dengan Kepolisian dalam pengawasan sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan kemaritiman? Ini yang harus dijelaskan dengan gamblang," ungkapnya.

BACA JUGA: Pajak Opsen Kendaraan Mulai Diterapkan di Gunungkidul, PAD Justru Berkurang

Menurutnya saat ini langkah penyederhanaan sistem dan beban pajak justru menjadi fokus banyak negara, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak menentu. Penyederhanaan sistem perpajakan dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor usaha.

Ia berpandangan jika pengusaha semakin maju dan berkembang, maka dampak multiplier-nya bagi negara sangat besar. Pendapatan negara dari pajak bisa meningkat, dan tax ratio niscaya akan semakin baik.

"Jadi seharusnya fokus pada penciptaan ekosistem ekonomi yang sehat daripada memperbanyak birokrasi," jelasnya.

Dia mengingatkan bahwa kerjasama antar lembaga pemerintah dan penegak hukum tetap perlu dilandasi prinsip efisiensi dan keadilan. Semua lembaga, termasuk Satgassus memang bisa saling mendukung, tetapi prinsipnya tetap harus pada efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap iklim usaha yang sehat.

"Net regulatory effect yang tercipta harus positif. Jangan sampai kehadiran Satgassus justru menambah beban birokrasi bagi masyarakat dan pelaku usaha," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menyarankan agar langkah pengawasan penerimaan negara tetap dilakukan dalam koridor efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme yang jelas. Pemerintah perlu menyelaraskan peran semua institusi dan memastikan bahwa langkah ini bukan hanya menambah struktur baru.

"Tetapi benar-benar memberikan nilai tambah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan menutup kebocoran," jelasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News