Advertisement
Klaim BPJS Kesehatan yang Defisit Selesai 5 Tahun. Yakin?
Warga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan terselesaikan dalam lima tahun seiring berlakunya penyesuaian iuran.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pada Jumat (1/11/2019). Dia menilai bahwa penyesuaian iuran melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 tentang Jaminan Kesehatan merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan masalah defisit.
Advertisement
Fachmi optimistis bahwa berlakunya beleid tersebut akan memperbaiki arus kas BPJS Kesehatan sehingga pembayaran klaim layanan kesehatan ke rumah sakit lebih lancar. Hal tersebut kemudian akan menekan defisit yang terjadi sejak BPJS Kesehatan berdiri pada 2015.
"Penyesuaian iuran itu, kami ingin memastikan bahwa defisit selesai, cashflow rumah sakit terjamin, sehingga rumah sakit bisa memprediksi, mempersiapkan, dan mengembangkan kapasitasnya," ujar Fachmi.
Dia menegaskan bahwa melalui besaran iuran yang berlaku pada tahun depan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan membaik. Bahkan dia pun menjamin persoalan defisit akan tuntas dengan penyesuaian iuran dan upaya-upaya perbaikan lainnya.
"Selesai, dalam 5 tahun ke depan tidak ada defisit lagi," tegas Fachmi.
Beleid tersebut mengatur bahwa iuran program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan akan meningkat secara bertahap, baik per Agustus 2019 hingga 1 Januari 2020. Besaran iuran yang ditetapkan sesuai dengan usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan memperkirakan defisit pada tahun ini akan menyentuh Rp32,84 triliun jika tidak terdapat penyesuaian iuran. Adapun, jika penyesuaian iuran diberlakukan defisit pada tahun ini diperkirakan sebesar Rp13,3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Umumkan Kesepakatan Tarif Dagang Indonesia dengan Amerika Serikat
Ekonom Sebut Pemerintah Indonesia Kurang Maksimal untuk Melobi Tarif Trump
Pembiayaan Pinjol Capai Rp28,83 Triliun per Mei 2025
Advertisement
Koperasi Desa Merah Putih Diarahkan Jadi Pemasok Warung Kecil
Kementerian Pertanian Sebut Indonesia Telah Swasembada Telur Ayam
Advertisement
Popularitas Mobil LCGC Merosot, Tak Lagi Terjangkau Kelas Bawah
Selama Libur Sekolah 1,2 Juta Penumpang Gunakan KA Jarak Jauh di Daop 6 Yogyakarta
Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
Advertisement
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Rp67.171/Kg, Bawang Merah Rp40.943/Kg
Berita Pilihan
- Popularitas Mobil LCGC Merosot, Tak Lagi Terjangkau Kelas Bawah
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
- Jakarta Fair 2025 Berakhir, Transaksi Sentuh Rp7,3 Triliun
- Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
Advertisement
Sleman Panen 6,3 Hektar Lahan Pertanian Padi Organik Varietas Sembada Merah
Advertisement
Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Dapur Umum Sudah Terbentuk, Pemerintah Antisipasi Defisit Ayam dan Telur
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
- Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 15 Juli 2025
- Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Rp67.171/Kg, Bawang Merah Rp40.943/Kg
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
- Selama Libur Sekolah 1,2 Juta Penumpang Gunakan KA Jarak Jauh di Daop 6 Yogyakarta
- Penjualan LCGC Turun Drastis hingga 50 Persen, Pakar: Akibat Regulasi dan Harga yang Semakin Tinggi
Advertisement
Advertisement
