Advertisement
Pengamat: Lockdown Tak Baik untuk BUMN Layanan Publik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana penutupan atau lockdown dinilai dapat berimplikasi kurang baik terhadap BUMN-BUMN terkait pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, wacana itu juga penuh pertimbangan rumit jika diterapkan.
"Bagi perusahaan negara wacana lockdown bisa membawa implikasi kurang baik terutama bagi BUMN yang terkait public goods, seperti BUMN industri farmasi, penyedia bahan pokok [Bulog], dan sebagainya," ujar Pengamat BUMN Toto Pranoto saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Advertisement
Menurut pengamat tersebut, BUMN-BUMN terkait public goods atau layanan publik itu memegang hajat hidup orang banyak dan sangat vital peranannya dalam pencegahan penyebaran wabah Virus Corona.
Selain itu, Toto juga menilai wacana lockdown banyak memiliki pertimbangan yang rumit karena menyangkut kesiapan logistik sampai dengan melindungi para pekerja yang terpaksa kehilangan penghasilannya akibat penerapan lockdown.
"Kalau lockdown dilaksanakan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya seberapa jauh kesiapan logistik setiap daerah mampu menghandle kehidupan selama satu sampai dua bulan ke depan ? Apakah fungsi layanan-layanan publik yang strategis bisa beroperasi optimal di masa lockdown ? Mekanisme apa yg akan dipersiapkan & dikerjakan untuk memproteksi pekerja mandiri yg terpaksa setop bekerja dan menjadi tidak mampu berpenghasilan? Dan banyak pertanyaan lainnya," kata Toto.
Selain itu wacana penerapan lockdown juga harus mempertimbangkan penerimaan sosial dari masyarakat yang harus siap dengan mekanisme pengawasan, disiplin, dan penegakan hukum sangat keras.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut langkah social distancing atau menjaga jarak antarsatu dengan yang lain menjadi hal yang paling penting dilakukan dalam situasi mewabahnya COVID-19.
Presiden mengatakan dengan kondisi tersebut, sudah saatnya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, serta beribadah di rumah. Presiden juga mengajak seluruh rakyat bekerja sama, saling tolong menolong, bersatu padu, bergotong-royong menangani Covid-19.
Presiden Jokowi juga menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh mengambil kebijakan lockdown karena kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
Menurut Presiden Jokowi, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam.Hal itu, kata dia, tidak lain agar seluruhnya efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
- Cara Cek BSU Lewat Aplikasi Pospay
Advertisement

Majelis Buruh: BSU Perlu Sasar Pekerja Informal dan Didukung Program Jangka Panjang
Advertisement

Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Pertamina Gandeng Dinas Kelautan dan Perikanan, Dukung Program Konservasi Penyu di Kabupaten Cilacap
- Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Honda Srawung Spot di Mandala Krida Expo
- Pakar UGM Sebut Produksi Beras Tahun Ini Tertinggi dalam Tujuh Tahun Terakhir
- Kembangkan Budaya Keselamatan Berkendara di Safety Riding Camp 2025 Bersama Yayasan AHM
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Hari Ini PT KAI Daop 6 Bagi-Bagi 750 Cup Kopi Gratis di Stasiun Yogyakarta
Advertisement
Advertisement