Advertisement
Pengamat: Lockdown Tak Baik untuk BUMN Layanan Publik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana penutupan atau lockdown dinilai dapat berimplikasi kurang baik terhadap BUMN-BUMN terkait pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, wacana itu juga penuh pertimbangan rumit jika diterapkan.
"Bagi perusahaan negara wacana lockdown bisa membawa implikasi kurang baik terutama bagi BUMN yang terkait public goods, seperti BUMN industri farmasi, penyedia bahan pokok [Bulog], dan sebagainya," ujar Pengamat BUMN Toto Pranoto saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Advertisement
Menurut pengamat tersebut, BUMN-BUMN terkait public goods atau layanan publik itu memegang hajat hidup orang banyak dan sangat vital peranannya dalam pencegahan penyebaran wabah Virus Corona.
Selain itu, Toto juga menilai wacana lockdown banyak memiliki pertimbangan yang rumit karena menyangkut kesiapan logistik sampai dengan melindungi para pekerja yang terpaksa kehilangan penghasilannya akibat penerapan lockdown.
"Kalau lockdown dilaksanakan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya seberapa jauh kesiapan logistik setiap daerah mampu menghandle kehidupan selama satu sampai dua bulan ke depan ? Apakah fungsi layanan-layanan publik yang strategis bisa beroperasi optimal di masa lockdown ? Mekanisme apa yg akan dipersiapkan & dikerjakan untuk memproteksi pekerja mandiri yg terpaksa setop bekerja dan menjadi tidak mampu berpenghasilan? Dan banyak pertanyaan lainnya," kata Toto.
Selain itu wacana penerapan lockdown juga harus mempertimbangkan penerimaan sosial dari masyarakat yang harus siap dengan mekanisme pengawasan, disiplin, dan penegakan hukum sangat keras.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut langkah social distancing atau menjaga jarak antarsatu dengan yang lain menjadi hal yang paling penting dilakukan dalam situasi mewabahnya COVID-19.
Presiden mengatakan dengan kondisi tersebut, sudah saatnya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, serta beribadah di rumah. Presiden juga mengajak seluruh rakyat bekerja sama, saling tolong menolong, bersatu padu, bergotong-royong menangani Covid-19.
Presiden Jokowi juga menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh mengambil kebijakan lockdown karena kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
Menurut Presiden Jokowi, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam.Hal itu, kata dia, tidak lain agar seluruhnya efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal Blokir 585 Situs Pinjol Ilegal
Advertisement
Jalan Rusak di Sleman Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Pasang Spanduk Obyek Wisata Jeglongan Sewu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mark Zuckerberg Jadi Orang Terkaya Ke-3 di Dunia, Kalahkan Elon Musk
- OJK Klaim Ketahanan Perbankan Terjaga di Tengah Pelemahan Rupiah
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- AirAsia Batalkan Penerbangan ke Malaysia Akibat Erupsi Gunung Raung di Sitaro Sulut
- Rupiah Melemah, HIPMI Usulkan Ini kepada Pemerintah
- Sebagian Harga Bahan Kebutuhan Pokok Naik Tipis, Beras Melandai
- Duh, Sebuah Bank Syariah Dinyatakan Bangkrut, Berikut Kronologinya
Advertisement
Advertisement