Ini Saran untuk Selamatkan Industri Pariwisata

Harianjogja.com, JAKARTA—Alih-alih mendapatkan cuan bagi industri pariwisara, stimulus pariwisata malah menjadi penyumbang merebaknya Covid-19 di Indonesia. Perlu ada langka penyelamatan pariwisata yang harus dilakukan oleh pemerintah. 

Ketua Ikatan Cendekia Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari mengatakan kesalahan utama pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkraf) adalah penyumbang terbesar sehingga virus Covid-19 mewabah di Indonesia. Pasalnya di tengah krisis ini di sejumlah negara, Indonesia malah memberikan keringanan berupa diskon tarif pesawat untuk memancing pergerakan wisatawan mancanegara dan domestik yang diduga sumber merebaknya virus itu.

“Seharusnya Kemenparkraf menutup seluruh destinasi pariwisata mulai Februari/Maret, sehingga wabah awal bisa di cegah sedini mungkin. Ternyata gubernur beberapa provinsi jauh lebih strategis dan berjasa,” kata Azril, Senin (23/3).

Sebab itu, untuk langkah penyelamatan, pemerintah harus menyemprot disinfektan di seluruh destinasi pariwisata, termasuk akomodasi seperti hotel. Dengan harapan mampu menimbulkan kepercayaan lagi bahwa seluruh destinasi dan akomodasi pariwisata di Indonesia sudah terbebaskan dari Covid-19 dan aman.

Selain itu, perlu juga diberikan insentif kepada pelaku pariwisata yang sudah terbebankan sangat berat, seperti penundaan/pembebasan beberapa pajak. Kemudian pemerintah juga perlu memberikan bantuan kepada UMKM pariwisata yang bergantung pada pendapatan harian.

“Untuk membangkitkan lagi industri pariwisata, pemerintah dalam hal ini Kemenparkraf harus sadar bahwa paradigma kita telah bergeser dari paradigma lama tiga S atau Sun, Sand, Sea menuju paradigma baru tiga S Serenity, Spirituaity, Sustainability. Bukan lagi berfokus pada pariwisata masal yang mengandalkan keindahan/kesenangan dengan alam semata, serta penentuan target jumlah wisatawan saja.”

Di sisi lain agar industri pariwisata Indonesia bangkit lagi, maka pemerintah segera memperbaiki dan fokus pada kelemahan daya saing pariwisata healty & hygiene, safety & security, environmental sustainability, tourist service infrastructure.

“Ketiga, benahi sektor pariwisata bersama BPS sehingga menjadi sektor mandiri yang tersendiri, sehingga tidak bergabung dengan sektor lain seperti yang selama ini. Target tidak lagi pada jumlah wisatawan (wisman) tetapi pada kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, serta tenaga kerja yang bisa diserap oleh sektor pariwisata.”  

Kerja Sama

Dalam video konferensi pers yang sangat singkat, Menparekraf Wishnutama mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak baik swasta dan pemerintah. “Jika kita bicara sektor, kami harus katakan sektor pariwisata adalah sektor yang paling pertama terdampak dan mempunyai tantangan sangat besar dalam menghadapi dampak wabah Covid-19 dan jika kita bicara sektor pariwisata, saya tidak hanya bicara mengenai hotel, restoran, event organizer, tarvel agent dan lain-lain, juga ada jutaan pekerjaan di dalamnya,” kata Wishnutama.

Dalam hal ini dia mengatakan akan mengubah atau merelokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan Covid-19. “Kemenparekraf juga sedang mempersiapkan kerja sama dengan jaringan hotel untuk menjadi sarana tempat tinggal para tenaga medis dan gugus tugas di berbagai daerah agar mereka lebih dekat dengan rumah sakit yang menangani wabah, dan jika diperlukan nantinya bisa dijadikan lokasi isolasi mandiri.”

Selain dengan jaringan hotel, Wishnutama juga mengklaim berkoordinasi dengan penyedia jasa transportasi untuk memfasilitasi para tenaga medis dan gugus tugas. Menurutnya, pemerintah dalam waktu dekat juga akan berupaya menghasilkan stimulus ekonomi agar meringankan beban dan biaya untuk para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat mengurangi potensi PHK di sektor tersebut.

Wakil ketua DPP Asita Budijanto Ardiansjah mengatakan saat ini memang menjadi masa sulit bagi semua pihak. Sebab itu ketimbang banyak menuntut kepada pemerintah, dia menyarankan agar semua pihak berdoa agar masa sulit ini kembali reda dan aktifitas berjalan seperti biasa.

“Kami belum tahu nih berapa cadangan devisa yang pemerintah keluarkan untuk mengatasi situasi saat ini, jadi kalau menuntut sekarang kayaknya kurang pas. Tapi yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana usaha pariwisata dapat bangkit kembali dan tidak terjadi PHK besar-besaran,” kata Budijanto. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis Indonesia