Advertisement
Tarif Angkutan Naik, Organda Dilema Karena Ini
Calon penumpang masih banyak terlihat saat arus balik pasca-Lebaran pada Senin (10/6/2019) di Terminal Wates. - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai wacana pemerintah menaikkan tarif angkutan darat selama pandemi Corona untuk meredam keinginan masyarakat mudik sekaligus mematuhi kebijakan jaga jarak yang mendorong tingkat okupansi turun cukup dilematis diterapkan.
Sekjen DPP Organda Ateng Aryono tak memungkiri pembatasan okupansi di sektor transportasi memunculkan isu untuk menaikkan tarif. Saat ini, besaran tarif telah ditetapkan oleh pemerintah untuk angkutan ekonomi sedangkan untuk angkutan non ekonomi diserahkan kepada operator melalui asosiasi. Namun dia menilai dalam kondisi ini, kenaikan tarif untuk menutupi turunnya okupansi menjadi kurang pas. Mengingat turunnya tingkat permintaan terjadi bukan karena paksaan.
Advertisement
“Posisi sekarang ini naik tarif, rasanya kok enggak pas. Pertama, okupansi saja turun. Kedua, empati kami bagaimana terhadap masyarakat. Toh masyarakat terpaksa mudik dengan berbagai alasan, seperti enggak ada kerja lagi di sini, biaya hidup mereka semakin tinggi, tidak ada dukungan otoritas manapun mau menghidupi mereka,” jelasnya, Senin (6/4).
Selain itu, kata Ateng, saat ini angkutan umum juga mendapatkan persaingan dari angkutan pribadi berkapasitas besar seperti Luxio dan Grand Max yang secara ilegal beralih menjadi angkutan penumpang. Transportasi ilegal ini, sebutnya, banyak beroperasi tanpa adanya penindakan yang tegas.
Kenaikan tarif ini bisa saja membuat masyarakat beralih menggunakan angkutan tersebut. Alasannya karena tarif yang lebih murah kendati angkutan illegal tersebut kemungkinan besar juga tidak menjalankan jaga jarak atau physical distancing. Alhasil tidak akan menjamin keinginan pemerintah dalam pencegahan virus Corona.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Banguningsih Pramesti mengatakan kenaikan tarif tiket bus untuk mengurangi pemudik di tengah pandemi virus Corona Covid-19 belum dilakukan. "Belum mewajibkan, tetapi masih wacana," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tak Hanya Indonesia, Apple Berambisi Kuasai Asia Tenggara
3,36 Juta Orang Naik KA, Ini Rute yang Jadi Favorit
Serapan Gabah Saat Panen Raya Masih Rendah, Bulog Blak-blakan Penyebabnya
OJK Setop Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Covid-19 Sektor PVML
Advertisement
CEO Apple Ingin Ikut Kembangkan IKN Jadi Smart City
Pemerintah Yakin Konflik Iran-Israel Tak Ganggu Cadangan BBM Nasional
Wisata DIY Lesu, Ini Saran Asita untuk Perbaikan Sektor Pariwisata
Advertisement
Larangan Pembatasan Impor Bisa Bikin Stok Terigu Nasional Menipis
Ratusan Perusahaan Dilaporkan Belum Bayarkan THR, Begini Dalih Apindo
Advertisement
Wisata DIY Lesu, Pengamat: Tol Belum Rampung, Daya Beli Juga Turun
Berita Pilihan
- Nilai Tukar Rupiah Remuk, Ini Opsi Bank Indonesia untuk Antisipasi
- Slot Perjalanan KA Yogyakarta-Gambir Ditambah, Ini Jadwalnya
- Transportasi Mudik 2024, Kereta Api Jadi Pilihan Utama
- Mau Mudik lewat Tol, Bisa Top-Up di Ponsel Kartu e-Toll dan e-Money, Ini Caranya
- BPS Sebut Inflasi di Bulan Ramadan Naik Dikerek Komoditas Pangan
Advertisement
Pilkada 2024, KPU Jogja Gandeng Disdukcapil Memastikan Akurasi Data Pemilih
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Wisata DIY Lesu, Ini Saran Asita untuk Perbaikan Sektor Pariwisata
- CEO Microsoft Disebut Bakal ke Indonesia Bahas Investasi, Menkominfo: Akhir Bulan Ini
- Pemerintah Yakin Konflik Iran-Israel Tak Ganggu Cadangan BBM Nasional
- CEO Apple Ingin Ikut Kembangkan IKN Jadi Smart City
- Nilai Tukar Rupiah Melemah Tembus Rp16.176 per Dolar AS, Disperindag DIY: Bisa Dongkrak Ekspor
- OJK Setop Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Covid-19 Sektor PVML
- Tak Hanya Indonesia, Apple Berambisi Kuasai Asia Tenggara
Advertisement
Advertisement
