Awal Juli, Semua Obwis di DIY Diminta Terapkan Transaksi Tiket Nontunai

Harianjogja.com, JOGJA—Seluruh objek wisata (obwis) di DIY diminta menerapkan transaksi nontunai, khususnya dalam hal pembelian tiket. Hal itu dilakukan dalam rangka menghadapi era new normal guna mencegah penularan Covid-19.

"Kami dorong untuk cashless [nontunai] karena itu [pembelian tiket] berpotensi untuk kontak juga," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Singgih Raharjo, Senin (22/6/2020).

Singgih mengatakan uji coba transaksi pembelian tiket secara nontunai akan dilakukan pada awal Juli 2020, khususnya di sejumlah destinasi wisata yang telah merampungkan simulasi prosedur standar operasi (SOP) new normal. "Tentunya [diterapkan] untuk destinasi yang kami uji coba dulu ya. Nanti akan kami lihat perkembangannya," kata dia.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Penerapan sistem pembayaran nontunai, menurut dia, sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pengelola destinasi wisata saat menerima pengunjung yang berasal dari wilayah zona merah.

Selain itu, kata dia, sistem pembayaran nontunai dengan pemesanan tiket secara daring juga bermanfaat untuk memastikan calon pengunjung bisa masuk objek wisata.

“Memastikan sampai di destinasi mereka bisa masuk karena kami menerapkan 50 persen kapasitas pengunjung. Jangan sampai begitu di lokasi, kapasitas penuh," kata dia.

Singgih mengatakan secara umum pembukaan destinasi wisata di DIY belum dimulai. Pembukaan secara resmi masih menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) DIY tentang SOP tatanan new normal.

Saat ini, Dispar DIY masih menyimulasi penerapan SOP new normal di 10 destinasi wisata, tujuh hotel, dan tujuh restoran sebagai sampel di lima kabupaten/kota. Simulasi itu, kata dia, ditargetkan selesai pada pekan ini.

Setelah simulasi selesai, Dispar DIY akan mengujicoba pembukaan destinasi wisata dengan membatasi jumlah pengunjung yang masuk.

Dia mengatakan meski sebelumnya Pemda DIY tidak pernah menyatakan menutup destinasi wisata, tetapi pada saat hendak membuka kembali, pengelola destinasi diminta untuk memastikan mematuhi SOP. "Tidak kemudian asal membuka karena  akan sangat berbahaya kalau tidak siap kemudian dibuka. Yang kami hindari itu munculnya klaster dari pariwisata," kata Singgih.