Defisit APBN 4,16%, Menkeu Sebut Negara Lain sampai 20%

Defisit APBN 4,16%, Menkeu Sebut Negara Lain sampai 20%Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat peluncuran progam penjaminan pemerintah kepada padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Rabu (29/7 - 2020). Bisnis
20 Oktober 2020 00:27 WIB Jaffry Prabu Prakoso Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA-Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia hingga September 2020 menembus Rp682,1 triliun atau 4,16% dari pendapatan domestik bruto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut negara lain bisa sampai 20%. 

Realisasi defisit ini terus naik dari bulan lalu yang sebesar 3,05%. Menurut Sri Mulyani defisit masih sesuai dengan Peraturan Presiden 72/2020. Dalam peraturan itu, pemerintah menaikkan batas aman menjadi minus 6,34%.
 
“Tolong dilihat saya sampaikan defisit di berbagai negara lain bahkan mencapai di atas belasan dan 20 persen,” katanya melalui konferensi virtual, Senin (19/10/2020).

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan defisit fiskal yang terjadi hampir di seluruh negara. Pemberian stimulus pada masa pandemi menyebabkan peningkatan pada defisit fiskal serta tingkat utang di banyak negara.

Dia mencontohkan kondisi di Amerika Serikat pada tahun ini defisitnya diproyeksi mencapai -18,7%, Kanada mencapai -19,9% serta China diperkirakan -11,9%. Selain itu, sejumlah negara di kawasan Eropa juga mengalami defisit yang cukup dalam seperti Jerman yang diproyeksi mencapai -8,2%, Italia -13% dan Inggris -16,5%.

Dibandingkan negara tetangga, lanjut Sri Mulyani, defisit APBN RI masih tidak sedalam Malaysia yang pada akhir 2020 diperkirakan sebesar -6,5% dan Filipina sebesar -8,1%. Adapun, defisit fiskal Indonesia akhir 2020 diperkirakan mencapai -6,3%.
 
“Kalau Indonesia defisit di 4,16 persen dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III diperkirakan terkontraksi antara 2 hingga 0,6 persen, kita berharap Indonesia jauh lebih baik,” jelasnya.

Sementara itu, untuk tingkat utang publik, kata Sri Mulyani, masih dijaga tetap rendah dengan penambahan utang yang minimal.

Sumber : JIBI/Bisnis.com