Advertisement
DP 0 Persen Kredit Properti Tak Signifikan, Ini Paket Lengkap Stimulus Versi Developer

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Bank Indonesia menetapkan loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) 100 persen untuk kredit properti.
Dengan demikian, seluruh kebutuhan dana dalam memperoleh kredit properti ditanggung oleh bank, konsumen tidak perlu membayar uang muka mulai 1 Maret 2021.
Advertisement
Selain itu, BI juga menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,50 persen.
Namun, rentetan kebijakan tersebut dinilai belum cukup atau belum akan berdampak signifikan pada sektor properti.
Wakil Sekjen Bidang Properti Syariah DPP Realestat Indonesia Royzani Sjachril mengatakan kebijakan uang muka 0 persen harus diikuti oleh penurunan suku bunga KPR di perbankan. Pasalnya, Bank Indonesia telah menurunkan BI 7 Reverse Repo Rate menjadi 3,5 persen
Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 di DIY Tak Sebanding dengan Jumlah Penerima, Ini Datanya!
"Sekarang ada kebijakan DP sampai 0 persen. Kita berharap bunga segera turun, yang terjadi saat ini BI 7 Reverse Repo Rate turun, tapi bunga KPR dan kredit konstruksi tidak turun serta merta," ujarnya dalam webinar virtual pada Jumat (19/2/2021).
Perbankan diharapkan dapat menyesuaikan bunga seperti yang selama ini dijalankan pemerintah lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), setidaknya mendekati bunga rumah FLPP yang paling tidak 8 persen dengan tenor lebih lama.
Terkait dengan DP 0 persen, lanjutnya, diperlukan dukungan stimulus fiskal pada jangka pendek seperti pengurangan PPh final, PPN, PBB, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan retribusi daerah, dan relaksasi administrasi transaksi pembelian properti. Selain itu, restrukturisasi kredit dan pembelian kredit modal kerja.
"Pengurangan PPh final, PPN, PBB, BPHTB diperlukan untuk lebih merelaksasi sektor properti dan membangkitkan minat masyarakat," kata Sjachril.
Menurutnya, biaya administrasi seperti BPHTB, biaya administrasi KPR, biaya asuransi, juga PPN bisa menambah biaya rumah 18 persen hingga 20 persen. Oleh karena itu, stimulus fiskal ini perlu dilakukan untuk menopang sisi permintaan.
Untuk jangka menengah, Sjachril mengusulkan agar pemerintah menunda penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 mengenai pengakuan pendapatan dan kontrak dengan pelanggan.
Baca juga: Beda Sikap, Pedagang Informal di Malioboro Tak Sepakat dengan Pergub Larangan Demo
"Kami juga mengusulkan ada relaksasi ketentuan pengajuan pailit ke pengembang dan relaksasi aturan pajak yang tumpang tindih dan kewajiban penyediaan area UMKM," ucapnya.
Di bidang perpajakan, REI mengusulkan program sunset policy (penghapusan sanksi administrasi perpajakan) dengan pengenaan tarif 5 persen terhadap aset kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT oleh Wajib Pajak.
REI juga meminta penundaan pemeriksaan ekstensifikasi pajak pada pembelian rumah dan properti lainnya. Ekstensifikasi perpajakan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftrakan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2019).
Usulan REI
REI juga menyarankan agar pemerintah menurunkan PPh final atas jasa persewaan tanah dan bangunan dari 10 persen menjadi 5 persen.
Selanjutnya, pemerintah diharapkan dapat memberikan diskon PPN dan BPhTB dapat ditanggung oleh pemerintah selama 6 bulan masa pandemi Covid-19.
"Selanjutnya, penghapusan threshold luasan bangunan dalam PPh pasal 22 atas hunian super mewah agar selaras dengan berlakunya pengenaan PPnBM," tuturnya.
Selain itu, REI mengusulkan agar perbankan dapat membuka akses bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap mampu membeli rumah.
"Kita berharap perbankan membuka akses kredit perumaham kepada semua segmen. Pada masa pandemi perbankan selektif dengan membatasi konsumen rumah, hanya untuk ASN/TNI/Polri/karyawan BUMN dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap," ucapnya.
Sjachril berharap perbankan lebih terbuka kepada non-fixed income, karena banyak end user properti yang berada di level UMKM dan wiraswasta yang ingin membeli properti.
Terakhir, REI menilai perlu penundaan angsuran untuk masyarakat berpenghasilan rendah selama masa pandemi atau setidaknya 6 bulan. “Mungkin diperlama lagi tenornya lebih dari 20 tahun. Selain itu, ada juga penguatan bank daerah untuk menyerap kredit dari wiraswasta terutama untuk non-fixed income," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Prambanan Jazz 2025, Daop 6 Yogyakarta Hadirkan Diskon Tiket 20 Persen, Begini Cara Mendapatkannya
- Begini Cara BEI DIY Agar Investor Baru Tidak FOMO
- Waspada Penipuan Mengatasnamakan PT TASPEN Persero
- Promo Holiday Spesial Juli di Kotta GO Yogyakarta: Liburan Nyaman dan Menyenangkan
- PT KAI Daop 6 Yogyakarta Tidak Akan Menoleransi Aksi Pelemparan Kereta Api
- Kementerian ESDM Umumkan Harga Bioetanol Juli Rp10.832 per Liter
- Selalu Tepat Waktu Melayani Penerbangan Haji 2025, Lion Air Dapat Pujian dari Menteri Agama
Advertisement
Advertisement