1.500 UMKM Ikut Markethub SiBakul Jogja Free Ongkir

1.500 UMKM Ikut Markethub SiBakul Jogja Free OngkirKepala Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY, Wisnu Hermawan menunjukan laman SiBakul Jogja di ruang kerjanya, Rabu (10/3). (Harian Jogja - Ujang Hasanudin)
12 Maret 2021 04:27 WIB Media Digital Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) DIY mencatat sebanyak 1.500 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah masuk dalam markethub bebas ongkos kirim atau free ongkir melalui SiBakul Jogja. Jumlah tersebut masih sedikit dibanding jumlah UMKM yang terdata di Si Bakul Jogja sebanyak 285.000 UMKM.

SiBakul Jogja merupakan pusat data koperasi dan UMKM Pemda DIY. Seluruh kegiatan pembinaan koperasi dan UMKM di wilayah DIY wajib terintegrasi dengan sistem data SiBakul Jogja. Tujuannya untuk menjaga soliditas, keterbaruan, akurasi dan integritas data koperasi dan UMKM. Hal ini sangat membantu memberi gambaran yang tepat postru kekuatan koperasi UMKM di wilayah DIY, sehingga kegiatan pembinaan koperasi maupun UMKM dapat diarahkan secara tepat efektif dan berdampak.

SiBakul Jogja sebenarnya sudah ada sejak 2019 lalu, namun saat diluncurkan masih dalam skema pendataan UMKM yaitu proses  mendata dan membina klaster UMKM. Sebab awalnya ratusan ribu UMKM belum berbasis nomor induk kependudukan (NIK), dengan adanya SIBakul Jogja UMKM sudah berbasis NIK sehingga tiap NIK dapat diketahui jenis usahanya, punya sertifikasi atau tidak, dan punya daya saing atau tidak.

Seiring adanya badai pandemi Covid-19 setelah lima bulan diluncurkan SiBakul Jogja bertranspormasi jadi makethub. Dinas Koperasi dan UKM DIY memberikan stimulus kepada UMKM untuk terus memasarkan produknya dengan difasilitasi pemasaran melalui daring. Bahkan, UMKM yang produknya terbeli dibantu dengan keringanan bebas ongkos kirim yang biayanya ditanggung pemerintah daerah.

“Intinya bakul ini kita buat sebagai media UMKM membantu pemasaran mereka, jadi yang free ongkir adalah bentuk intevensi Pemda DIY untuk memberdayakan UMKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, Rabu (10/3).

Srie Nurkyatsiwi mengatakan awalnya UMKM yang ikut markethub ada 900 di 2020. Saat ini bertambah menjadi 1.500 UMKM. Sementara UMKM yang sudah mendaftar lewat SiBakul Jogja sudah mencapai 285.000 UMKM.

Artinya masih banyak UMKM yang mikro kecil mungkin literasi digital masih belum optimal, karena ada persyaratan harus memasang foto dan produk. Sehingga tidak semua UMKM memperhatikan hal itu dan itu harus terus dikampanyekan.

Sementara transaksi per hari ada 150 transaksi pada 2021. Selama satu setengah bulan ini sejak Februari sampai 9 Maret sudah ada 3.800 transaksi dengan total ongkos kirim Rp105 juta.

Ekonomi yang digerakkan atau volume pembelian yang terjadi di UMKM sekitar Rp700 juta. Hampir tujuh kali lipat ongkos kirim yang digerakkan

Adapun pada 2020 total ongkos kirim yang dialokasikan untuk membantu UMKM sebanyak Rp350 juta dan nilai transaksi Rp2,25 miliar. Menurut Srie, 2020 masih terbatas hanya menggunakan dua jasa pengiriman barang, sementara saat ini ada banyak jasa pengiriman barang yang diajak kerja sama seperti Gojek, Gocar, PT.Pos Indonesia, dan Kiriminaja.

Lebih lanjut Srie mengatakan sebenarnya Pemda DIY tidak ingin bersaing dengan marketplace yang sudah ada dan berjalan milik swasta dan pihak swasta juga sudah komitmen untuk membantu mengakomodasi UMKM.

Karena itu ketika badai pandemi berakhir, dan UMKM yang sudah jalan atau sudah naik kelas kemungkinan sudah tidak lagi dibantu ongkos kirim. Misalnya dari yang tadinya laku lima produk kemudian kini laku 15 produk. Dinas Koperasi dan UKM akan lebih memperhatikan UMKM yang masih perlu dibantu.

Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wisnu Hermawan menambahkan tahun ini jawatannya masih mengalokasikan anggaran free ongkir sebesar Rp1,2 miliar. Menurut Wisnu awalnya yang dialokasikan hanya Rp259 juta free ongkir, namun karena banyak UMKM yang merasa mendapat manfaat sehingga mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Dalam pembahasan anggaran, alokasi free ongkir ditambah menjadi Rp1,2 miliar. “Artinya free ongkir ini banyak dirasakan manfaatnya oleh UMKM,” ujar Wisnu.

Wisnu berharap ke depannya SIBakul Jogja menjadi rumah bagi UMKM, tempat berkonsultasi terkait dengan tata kelola bisnis. “Selain ikut free ongkir, kami berikan pelatihan, kami kunjungi dapat prioritas PIRT [pangan industri rumah tangga], [juga] sertifikat halal karena masih banyak yang belum sertifikat,” kata Wisnu. (ADV)