Pemerintah Didesak Tunda Pembangunan Infrastruktur dan Perluas Penyaluran Bansos

Pemerintah Didesak Tunda Pembangunan Infrastruktur dan Perluas Penyaluran BansosWarga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020). - Antara/Yusuf Nugroho\\n
30 April 2021 19:47 WIB Maria Elena Ekbis Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah perlu mempercepat dan memperluas sasaran bantuan sosial untuk mendorong peningkatan konsumsi domestik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Narasi Institute Fadhil Hasan.

Di samping itu, pemerintah juga disarankan untuk menunda berbagai program pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan dampak langsung pada ekonomi dalam jangka pendek- menengah, misalnya pembangunan ibu kota negara (IKN).

Pasalnya, dia menilai pemerintah telah berupaya keras menekan dampak Covid-19 dan menjaga ekonomi Indonesia tidak terkontraksi lebih dalam terutama melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca juga: Ketahanan UMKM Gerakkan Ekonomi Kota Magelang di Tengah Pandemi

“Secara umum, program PEN seperti perlindungan sosial, di sektor kesehatan, bantuan presiden produktif usaha mikro, program padat karya, BLT desa, dan pinjaman daerah telah menunjukkan kontribusi yang positif,” katanya dalam video conference, Jumat (30/4/2021).

Oleh karena itu, Fadhil menyampaikan optimisme perbaikan ekonomi tersebut perlu terus dijaga meski stimulus fiskal pada 2020 cukup menggembirakan.

Dia mengatakan ekonomi pada kuartal pertama 2021 menunjukkan adanya harapan akan terjadinya pemulihan ekonomi, namun harus disikapi dengan penuh kewaspadaan karena masih ada resiko apakah perbaikan tersebut akan berkelanjutan.

Fadhil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif pada kuartal I/2021, yaitu pada kisaran -1,5 persen hingga -0.5 persen.

Sumber : Bisnis.com