Advertisement
Pemerintah Didesak Tunda Pembangunan Infrastruktur dan Perluas Penyaluran Bansos

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah perlu mempercepat dan memperluas sasaran bantuan sosial untuk mendorong peningkatan konsumsi domestik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Narasi Institute Fadhil Hasan.
Di samping itu, pemerintah juga disarankan untuk menunda berbagai program pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan dampak langsung pada ekonomi dalam jangka pendek- menengah, misalnya pembangunan ibu kota negara (IKN).
Advertisement
Pasalnya, dia menilai pemerintah telah berupaya keras menekan dampak Covid-19 dan menjaga ekonomi Indonesia tidak terkontraksi lebih dalam terutama melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Baca juga: Ketahanan UMKM Gerakkan Ekonomi Kota Magelang di Tengah Pandemi
“Secara umum, program PEN seperti perlindungan sosial, di sektor kesehatan, bantuan presiden produktif usaha mikro, program padat karya, BLT desa, dan pinjaman daerah telah menunjukkan kontribusi yang positif,” katanya dalam video conference, Jumat (30/4/2021).
Oleh karena itu, Fadhil menyampaikan optimisme perbaikan ekonomi tersebut perlu terus dijaga meski stimulus fiskal pada 2020 cukup menggembirakan.
Dia mengatakan ekonomi pada kuartal pertama 2021 menunjukkan adanya harapan akan terjadinya pemulihan ekonomi, namun harus disikapi dengan penuh kewaspadaan karena masih ada resiko apakah perbaikan tersebut akan berkelanjutan.
Fadhil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif pada kuartal I/2021, yaitu pada kisaran -1,5 persen hingga -0.5 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement

Kasus Tambang Ilegal, Kapolda DIY Digugat Praperadilan oleh LSM Sapu Jagad Gunung
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Prambanan Jazz 2025, Daop 6 Yogyakarta Hadirkan Diskon Tiket 20 Persen, Begini Cara Mendapatkannya
- Begini Cara BEI DIY Agar Investor Baru Tidak FOMO
- Waspada Penipuan Mengatasnamakan PT TASPEN Persero
- Promo Holiday Spesial Juli di Kotta GO Yogyakarta: Liburan Nyaman dan Menyenangkan
- PT KAI Daop 6 Yogyakarta Tidak Akan Menoleransi Aksi Pelemparan Kereta Api
- Kementerian ESDM Umumkan Harga Bioetanol Juli Rp10.832 per Liter
- Selalu Tepat Waktu Melayani Penerbangan Haji 2025, Lion Air Dapat Pujian dari Menteri Agama
Advertisement
Advertisement