Advertisement
Pemerintah Didesak Tunda Pembangunan Infrastruktur dan Perluas Penyaluran Bansos
Warga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020). - Antara/Yusuf Nugroho\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah perlu mempercepat dan memperluas sasaran bantuan sosial untuk mendorong peningkatan konsumsi domestik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Narasi Institute Fadhil Hasan.
Di samping itu, pemerintah juga disarankan untuk menunda berbagai program pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan dampak langsung pada ekonomi dalam jangka pendek- menengah, misalnya pembangunan ibu kota negara (IKN).
Advertisement
Pasalnya, dia menilai pemerintah telah berupaya keras menekan dampak Covid-19 dan menjaga ekonomi Indonesia tidak terkontraksi lebih dalam terutama melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Baca juga: Ketahanan UMKM Gerakkan Ekonomi Kota Magelang di Tengah Pandemi
“Secara umum, program PEN seperti perlindungan sosial, di sektor kesehatan, bantuan presiden produktif usaha mikro, program padat karya, BLT desa, dan pinjaman daerah telah menunjukkan kontribusi yang positif,” katanya dalam video conference, Jumat (30/4/2021).
Oleh karena itu, Fadhil menyampaikan optimisme perbaikan ekonomi tersebut perlu terus dijaga meski stimulus fiskal pada 2020 cukup menggembirakan.
Dia mengatakan ekonomi pada kuartal pertama 2021 menunjukkan adanya harapan akan terjadinya pemulihan ekonomi, namun harus disikapi dengan penuh kewaspadaan karena masih ada resiko apakah perbaikan tersebut akan berkelanjutan.
Fadhil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif pada kuartal I/2021, yaitu pada kisaran -1,5 persen hingga -0.5 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BSI Salurkan Zakat Rp289 Miliar ke BAZNAS, Terbesar di Indonesia
Serapan Anggaran di DIY Masih Rendah, TKD Jadi Penopang
Harga Plastik di Jogja Melonjak hingga 70 Persen, Penjualan Anjlok
Ribuan Pelari Kalcer Ramaikan Run The City by Grand Filano di 8 Kota
Advertisement
Isu Pembatasan BBM Mulai Berlaku 1 April, Ini Tanggapan Pertamina
Mensesneg: Harga BBM Belum Berubah, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu
Stok Melimpah, Pasokan BBM dan LPG di DIY dan Jateng Aman
Per 1 April 2026 Isi BBM Bersubsidi Dibatasi dan Wajib Catat Nopol
Pengamat UGM: Batasi BBM Subsidi untuk Redam Dampak Krisis Minyak
Advertisement
Arus Balik Belum Surut, 51.389 Penumpang Padati Stasiun di Jogja
Investor Baru Jogja Tembus Ribuan dalam Sebulan
Koperasi Desa Bakal Sediakan Kredit, Bunga Dipatok 6 Persen per Tahun
KPK: Deadline Makin Dekat Banyak Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Harga Minyak Naik Tekan Rupiah Mendekati Level Psikologis
Advertisement
Inflasi DIY Maret 2026 Diprediksi Nyaris 1 Persen
Berita Pilihan
- Mensesneg: Harga BBM Belum Berubah, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu
- KPK: Deadline Makin Dekat Banyak Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Aturan KBLI 2025 Terbit, Izin Usaha Makin Akurat dan Terintegrasi
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
- Tak Perlu Buru-buru, Batas Lapor SPT Pajak Tiba-tiba Mundur
Advertisement
Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini Kamis 2 April, Perjalanan Fleksibel
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Pelari Kalcer Ramaikan Run The City by Grand Filano di 8 Kota
- BSI Salurkan Zakat Rp289 Miliar ke BAZNAS, Terbesar di Indonesia
- Harga Plastik di Jogja Melonjak hingga 70 Persen, Penjualan Anjlok
- Serapan Anggaran di DIY Masih Rendah, TKD Jadi Penopang
- Inflasi DIY Maret 2026 0,45 Persen, Lebih Rendah dari Februari
Advertisement
Advertisement
