Advertisement
Pemerintah Didesak Tunda Pembangunan Infrastruktur dan Perluas Penyaluran Bansos
Warga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020). - Antara/Yusuf Nugroho\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah perlu mempercepat dan memperluas sasaran bantuan sosial untuk mendorong peningkatan konsumsi domestik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Narasi Institute Fadhil Hasan.
Di samping itu, pemerintah juga disarankan untuk menunda berbagai program pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan dampak langsung pada ekonomi dalam jangka pendek- menengah, misalnya pembangunan ibu kota negara (IKN).
Advertisement
Pasalnya, dia menilai pemerintah telah berupaya keras menekan dampak Covid-19 dan menjaga ekonomi Indonesia tidak terkontraksi lebih dalam terutama melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Baca juga: Ketahanan UMKM Gerakkan Ekonomi Kota Magelang di Tengah Pandemi
“Secara umum, program PEN seperti perlindungan sosial, di sektor kesehatan, bantuan presiden produktif usaha mikro, program padat karya, BLT desa, dan pinjaman daerah telah menunjukkan kontribusi yang positif,” katanya dalam video conference, Jumat (30/4/2021).
Oleh karena itu, Fadhil menyampaikan optimisme perbaikan ekonomi tersebut perlu terus dijaga meski stimulus fiskal pada 2020 cukup menggembirakan.
Dia mengatakan ekonomi pada kuartal pertama 2021 menunjukkan adanya harapan akan terjadinya pemulihan ekonomi, namun harus disikapi dengan penuh kewaspadaan karena masih ada resiko apakah perbaikan tersebut akan berkelanjutan.
Fadhil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif pada kuartal I/2021, yaitu pada kisaran -1,5 persen hingga -0.5 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Antisipasi Mudik, Pertamina Tambah LPG 3 Kg di Jateng-DIY
Pendapatan AirAsia Indonesia 2025 Tembus Rp7,87 Triliun
Bapanas Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Lebaran 2026
Saham Meta Turun 23 Persen, Isu PHK 20 Persen Karyawan Mencuat
Advertisement
Restrukturisasi TikTok AS Disebut Libatkan Biaya Rp170 Triliun
Konflik AS-Iran Ancam Harga Minyak, Tekan Fiskal Indonesia
Skandal IPO: OJK Hukum Benny Tjokrosaputro Seumur Hidup
Mudik Bersama Honda Masuk Tahun ke-18, Ribuan Pemudik Tiba di Jogja
Indef Ingatkan Daya Beli Warga Jadi Kunci Hadapi Tekanan Global
Advertisement
Syarat Ketat Aplikator Bikin 6 Juta Driver Tak Dapat BHR Ojol 2026
Anggaran MBG Tembus Rp19 Triliun per Bulan, Ini Datanya
Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Siapkan Mitigasi Krisis Ekonomi
Angkutan Lebaran 2026, Stasiun Jogja Dipercantik Ornamen Ramadan
Harga Emas Antam Turun Rp24.000, UBS dan Galeri24 Ikut Melemah
Advertisement
Lonjakan Penumpang Kereta di Jogja Capai 30 Persen Saat Lebaran 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Konflik AS-Iran Ancam Harga Minyak, Tekan Fiskal Indonesia
- Restrukturisasi TikTok AS Disebut Libatkan Biaya Rp170 Triliun
- Saham Meta Turun 23 Persen, Isu PHK 20 Persen Karyawan Mencuat
- Bapanas Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Lebaran 2026
- Pendapatan AirAsia Indonesia 2025 Tembus Rp7,87 Triliun
- Antisipasi Mudik, Pertamina Tambah LPG 3 Kg di Jateng-DIY
Advertisement
Advertisement
