APBN DIY Dukung Momentum Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

APBN DIY Dukung Momentum Pemulihan Ekonomi di Masa PandemiKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta. - Ist
28 Juni 2021 15:47 WIB Media Digital Ekbis Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Seiring dengan kinerja APBN Nasional, kinerja APBN di DIY sampai dengan Mei tahun 2021 juga menunjukkan perbaikan dibanding periode Mei 2020. Pendapatan Negara mencapai Rp2,54 triliun atau tumbuh 0,6 persen.

Realisasi Pendapatan Negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,81 triliun dan PNBP sebesar Rp731,2 miliar. Begitu pula dari sisi belanja negara. Sampai dengan Mei 2021, belanja negara tercatat tumbuh 20,37 persen (yoy).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Sahat M.T. Panggabean menyampaikan bahwa realisasi Belanja Negara di DIY sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai Rp7,97 triliun, atau 35,87 persen dari total pagu, tumbuh 20,37 persen (yoy). Pertumbuhan Belanja Negara yang cukup tinggi tersebut didorong oleh tingginya Belanja Pemerintah Pusat dan membaiknya TKDD. Realisasi belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat berupa Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp3,86 triliun atau 32,01 persen dan TKDD sebesar Rp4,11 triliun atau 40,45 persen.

Realisasi belanja negara tumbuh tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 50,27 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada semua jenis belanja, yaitu realisasi belanja pegawai sebesar Rp1,8 triliun atau 38,8 persen, tumbuh 0,6 persen (yoy); realisasi belanja barang sebesar Rp1,02 triliun atau 23,6 persen, tumbuh 67 persen (yoy); realisasi belanja modal mencapai Rp1,02 triliun atau 33,3 persen, tumbuh signifikan sebesar 567,7 persen (yoy); dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp7,5 miliar atau 46,7 persen, tumbuh 29,3 persen (yoy).

Sampai dengan akhir Mei 2021, belanja barang K/L telah memberikan manfaat kepada masyarakat berupa pengadaan obat-obatan pada Rumah Sakit dengan progres 37,40 persen dari target 25 paket senilai Rp337,06 miliar, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dengan progres 20,41 persen dari target 12 Perguruan Tinggi senilai Rp75,91 miliar, siswa penerima BOS dengan progres 31,70 persen dari target 26.845 siswa senilai Rp31,56 miliar dan bantuan pendidikan dengan progres 42,06 persen dari target 120 orang senilai Rp712 juta.

Selanjutnya, realisasi belanja modal antara lain digunakan untuk pembangunan/ rehabilitasi daerah irigasi dengan progres 15,26 persen dari target 50,01 km senilai Rp412,79 miliar, pembangunan bendungan dengan progres 75,46 persen dari target 1 unit senilai Rp283,59 miliar, pembangunan jalan strategis dengan progres 40,71 persen dari target 5 km Rp249,87 miliar, pembangunan embung dengan progres 13,82 persen dari target 9 unit senilai Rp120,10 miliar, dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan progres 7,80 persen dari target 3.401 KK senilai Rp122,19 miliar.

Sedangkan untuk belanja bantuan sosial telah memberikan manfaat berupa pemberian bantuan PIP bagi siswa dengan progres 5,88 persen dari target 249 siswa senilai Rp266,4 juta dan pemberian Bidikmisi dan KIP Kuliah bagi mahasiswa dengan progres 48,11 persen dari target 1.482 mahasiswa senilai 16,08 miliar.

Sementara itu, realisasi TKDD tumbuh sebesar 1,43 persen (yoy), terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp94,77 miliar atau 38,56 persen dari total alokasi DBH, DAU sebesar 2,63 triliun atau 50,55 persen, DAK Fisik sebesar Rp24,19 miliar atau 3,82 persen, DAK Non Fisik sebesar Rp878,28 miliar atau 45,21 persen, Dana Keistimewaan sebesar 198 miliar atau 15 persen, DID sebesar Rp57,32 miliar atau 17,58 persen, dan Dana Desa sebesar Rp228,84 miliar atau 49,70 persen. Peningkatan kinerja penyaluran TKDD terjadi untuk : peningkatan DBH akibat penyaluran kurang bayar tahun sebelumnya, dan penyaluran DAK Nonfisik sesuai dengan jadwal.

Lebih lanjut, terkait implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah DIY, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY menyampaikan bahwa realisasi sampai dengan 18 Juni 2021 dari cluster perlindungan sosial berupa: penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp266,67 miliar kepada 401.037 KPM; penyaluran Program Sembako sebesar Rp350,56 miliar kepada 1.752.808 KPM; penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp159,32 miliar kepada 531.064 KPM; penyaluran Program Kartu Prakerja sebesar Rp228,31 miliar kepada 64.312 KPM; penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp53,02 miliar kepada 176.720 KPM; penerima bantuan subsidi paket kuota data internet Kemendikbud mencapai 795.935 orang.

Sementara dari cluster kesehatan, klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 mencapai Rp218,37 miliar dari perawatan 3.205 pasien di 85 Rumah Sakit. Pada cluster Dukungan UMKM, penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah mencapai 128,53 miliar untuk 107.106 Pelaku Usaha Mikro (PUM).

Sedangkan dari cluster sektoral K/L dan Pemda, untuk Program Padat Karya Kementerian Pertanian realisasinya mencapai Rp2,94 miliar (22,48 persen) dengan 1.071 tenaga kerja; untuk Program Padat Karya Kementerian PUPR realisasi mencapai Rp184,74 miliar (57,4 persen) dengan serapan tenaga kerja 12.519 orang, dan untuk Program Padat Karya Kementerian Perhubungan realisasinya mencapai Rp116,7 miliar (35,81 persen) dengan serapan tenaga kerja 431 orang.

Stimulus fiskal di berbagai sektor telah memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Oleh karena itu, dalam mendukung momentum pemulihan di masa pandemi, pemerintah berkomitmen untuk meneruskan kinerja APBN melalui optimalisasi pendapatan negara dan perbaikan kualitas belanja negara agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.