Advertisement
Sri Mulyani Ungkap Perilaku Oknum Pengusaha, Ngeluh Rugi saat Lapor Pajak Tapi Perusahaannya Eksis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan saat konferensi pers tentang buku APBN Kita di Jakarta belum lama ini. - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Fenomena aneh diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tentang perilaku pengusaha di Tanah Air.
Sri Mulyani mengungkapkan tren wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan untuk membayar pajak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlahnya terus meningkat.
Advertisement
Namun yang anehnya kata Sri Mulyani, meski para wajib pajak ini mengaku rugi tapi bisnis mereka tetap jalan bahkan terus eksis.
"Namun, kita melihat mereka tetap beroperasi dan bahkan mereka mengembangkan usahanya di Indonesia," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/6/2021).
Baca juga: Polri Belum Temukan Adanya Oknum yang Main Timbun Tabung Oksigen
Dari catatan yang ia miliki sepanjang tahun 2012 hingga 2016 total wajib pajak yang melaporkan kerugian dalam berbisnis mencapai 5.199 wajib pajak, sementara pada tahun 2015 hingga 2019 angkanya meningkat menjadi 9.496 wajib pajak.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengatakan, dengan fenomena tersebut, banyak wajib pajak badan yang berusaha untuk menghindari pajak dengan alasan mengalami kerugian.
Berdasarkan catatan Organisatian for Economic Co-operation and Development (OECD), tercatat 60 persen hingga 80 persen perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi oleh perusahaan multinasional.
Baca juga: Bersiap PTM Terbatas? Sekolah Perlu Lakukan Ini agar Aman dari Covid
Khusus untuk Indonesia, tercatat 37 persen hingga 42 persen PDB Indonesia adalah transaksi afiliasi dalam SPT wajib pajak.
Transaksi afiliasi ini merupakan potensi penggerusan basis pajak yang diperkirakan mencapai 100 miliar dolar AS hingga 240 miliar dolar AS secara global. Nilai tersebut setara dengan 4 persen hingga 10 persen dari penerimaan PPh Badan secara global.
"Secara global ini [penghindaran pajak] terjadi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen untuk menangkal penghindaran pajak secara global dalam bentuk (alternative) minimum tax dan GAAR (general anti-avoidance rule)," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BEI DIY Optimistis Bisa Menambah 50.000 Investor di 2025
Insentif TKDN 25 Persen, Peluang Baru untuk Industri Ponsel Lokal
NATO Diingatkan Trump untuk Berhenti Beli Minyak Rusi
Cek Harga Pangan Hari Ini, Cabai, Bawang, Daging dan Telur Ayam Naik
Advertisement
Cek Harga Emas Hari Ini, Mulai Antam, UBS hingga Galeri24
Pemerintah Buka Peluang Koperasi Kelola Tambang Hingga 2.500 Hektare
Pendiri Wings Group, Harjo Sutanto Meninggal Dunia
Komisi XI Ingatkan Tarik Dana Mengendap di BI Harus Tepat Sasaran
Advertisement
6 Bank Himbara Diguyur Rp200 Triliun, Menkeu Yakin Kredit Tumbuh
Dirut Pertamina: Tidak Ada Monopoli Penjualan BBM
Jadwal Bus DAMRI Jogja Semarang PP, Tiket Rp70.000
Ekonom UGM Soroti Plus Minus Rencana Penarikan Rp200 Triliun dari BI
Purbaya Siapkan Kenaikan Anggaran Transfer ke Daerah
Advertisement
Wamentan Beberkan Penyebab Gula Petani Tak Terserap
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Bus DAMRI Bandara YIA Kulonprogo Minggu 14 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Cek Harga Emas Hari Ini, Mulai Antam, UBS hingga Galeri24
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Cabai, Bawang, Daging dan Telur Ayam Naik
- NATO Diingatkan Trump untuk Berhenti Beli Minyak Rusi
- Insentif TKDN 25 Persen, Peluang Baru untuk Industri Ponsel Lokal
- BEI DIY Optimistis Bisa Menambah 50.000 Investor di 2025
- Pakar UGM: Kesinambungan Kebijakan Fiskal Jadi Kunci Stabilitas Pasar
Advertisement
Advertisement
