Pemerintah Pusat Dukung Akselerasi Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Harianjogja.com, JOGJA-Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY kembali menggelar agenda rutin Focus Group Discussion secara daring. Agenda kali ini dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemda untuk mendorong akselerasi belanja daerah antara lain belanja untuk dukungan PEN (belanja dukungan kesehatan earmark 8 persen DAU/DBH, Belanja Dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah, Belanja Insentif Tenaga Kesehatan), DAK Fisik, dan Dana Desa (6/10/2021)

Arvi Risnawati selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY dalam sambutannya mengatakan seiring misi pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV-2021 serta mengingat belanja pemerintah saat ini yang memberikan dukungan paling besar dalam pemulihan ekonomi, maka Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan langkah-langkah optimalisasi dan percepatan belanja terutama program PEN untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 

"Kinerja penyerapan realisasi belanja pemda DIY untuk belanja TKDD sampai dengan triwulan III 2021 mencapai 78,36 persen dari total pagu alokasi sebesar Rp10,12 triliun, lebih rendah dibandingkan penyerapan pada triwulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 84,61 persen," ungkap dia dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Jumat (8/10/2021). 

Ia melanjutkan, penyaluran DAK Fisik sampai dengan 30 September 2021 sebesar 35,44 persen dan realisasi belanja daerah (konsolidasian) sampai dengan 30 September 2021 sebesar Rp9,56 triliun (59,76 persen) dari pagu alokasi sebesar Rp15,99 triliun.

Sedangkan dukungan belanja untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi belanja yang bersumber dari earmark 8 persen DAU/DBH sampai dengan 30 September 2021 sebesar Rp 191,50 miliar (43,19 % dari pagu anggaran sebesar Rp 443,41 miliar) dan progress belanja pemulihan ekonomi daerah mencapai Rp 153,49 miliar (54,93%).

Terkait penyerapan belanja yang masih rendah dari semua Kabupaten/Kota di DIY sampai dengan triwulan III, perubahan regulasi yang berimbas pada kebijakan refocusing anggaran, adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga untuk kegiatan yang harus dilakukan dengan tatap muka (pelatihan) belum dapat diselenggarakan, penyaluran Biaya Tidak terduga (BTT) yang baru dapat dilakukan bila ada permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), banyaknya kegiatan yang masih dalam status on progress sehingga belum dilakukan pencairan dan jenis barang yang belum tersedia dalam daftar e-catalog saat proses pengadaan barang dan jasa merupakan beberapa penyebab masih rendahnya realisasi belanja pemda.

Apresiasi

Namun demikian, terlepas dari adanya kendala atau hambatan dalam realisasi belanja pemda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY memberikan apresiasi atas capaian kinerja belanja pemda kepada seluruh BPKAD/BKAD di wilayah DIY yang telah mengawal akselerasi belanja daerah. Namun masih terdapat pekerjaan rumah bagi pemda terkait penyerapan DAK Fisik yang masih rendah sehingga ke depannya masih harus terus dipantau agar tidak ada kegiatan yang tidak terealisasi. (ADV)