Advertisement
Usaha Mikro dan Kecil Kini Bisa Jadi Perseroan Perorangan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meresmikan perseroan perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Perseroan perorangan merupakan badan hukum baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Perseroan perorangan ditujukan kepada pelaku UMK yang mengalami kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dan fasilitas dari perbankan dan pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
Advertisement
“Pemerintah berusaha membuat kebijakan yang mendorong pelaku UMK menjadi lebih profesional, berdaya saing, mandiri, dan terlindungi. Salah satunya dengan badan hukum baru berupa perseroan perorangan sebagai sarana bagi pelaku UMK dalam menjalankan usahanya,” kata Dirjen AHU Cahyo R Muzhar dalam siaran persnya, di Badung, Bali, Sabtu (9/10/2021).
Saat ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksana atas Undang-Undang Cipta Kerja terkait perseroan perorangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Kemenkumham juga telah menerbitkan Permenkumham Nomor 21/2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Cahyo menyebut, hal tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melindungi UMK dengan memberikan status badan hukum dalam bentuk perseroan perorangan.
Dia mengatakan, aplikasi perseroan perorangan dapat digunakan oleh para pelaku UMK untuk mendaftarkan usahanya menjadi badan hukum perseroan perorangan, dan sebagai upaya pemerintah mendorong pelaku UMK menjadi lebih profesional dan mandiri.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi peresmian perseroan perseorangan tersebut, karena sebelumnya UMK kurang terurus dengan baik oleh negara.
“Padahal, UMK adalah representasi kekayaan alam, manusia, dan kebudayaan Indonesia yang bisa menjadi sumber perekonomian berbasis kerakyatan,” kata Koster.
Menurutnya, salah satu kelemahan yang dihadapi saat ini adalah di bidang kelembagaan yang memperkuat posisi UMK agar bisa mendapatkan fasilitas dari kebijakan pemerintah, dan perkreditan seperti KUR, serta memiliki daya saing agar bisa tumbuh sebagai satu kekuatan ekonomi di masyarakat.
“Dalam hal ini saya mengeluarkan kebijakan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan berbasis budaya, seperti Pergub Penggunaan Busana Adat Bali setiap Kamis, purnama, dan tilem. Dengan Pergub itu akan tumbuh perajin UMK yang bergerak di bidang busana adat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kadin DIY: Pelemahan Rupiah Dongkrak Ekspor Bagi yang Bahan Bakunya Lokal
- Pakar UGM Sebut Anjloknya Rupiah karena Faktor Global
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal Blokir 585 Situs Pinjol Ilegal
- Melemahnya Rupiah Tidak Lantas Mendorong Naiknya Kunjungan Wisman ke DIY
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 20 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Usai Libur Lebaran, Harga Cabai, Daging, Bawang Merah dan Gula Kompak Naik
- INNSiDE Yogyakarta Umumkan Pemenang Grand Prize Bu Iin
- Antisipasi Perang Iran Israel, Program Gas Murah Bakal Dilanjutkan
- PT KAI Sebut KA Joglosemarkerto Jadi Favorit saat Libur Lebaran
- Nilai Tukar Rupiah Remuk, Ini Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Selamatkan Ekonomi
- Menparekraf: Pulau Bali Belum Overtourism tapi Bali Selatan Terlihat Padat
- Mark Zuckerberg Jadi Orang Terkaya Ke-3 di Dunia, Kalahkan Elon Musk
Advertisement
Advertisement