Prabowo Setujui Desain Kawasan Legislatif di IKN, Ini Lokasinya
Presiden Prabowo menyetujui desain kawasan legislatif dan yudikatif IKN, ditargetkan rampung pada 2027.
Maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kementerian PUPR, Jakarta. ANTARA/Aji Cakti
Harianjogja.com, JAKARTA—Pencarian investor untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menawarkan kepada para investor Negeri Tirai Bambu untuk turut berpartisipasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Pada kesempatan ini, saya ingin mengusulkan kepada investor dari Republik Rakyat Tiongkok untuk membahas peluang kerja sama investasi melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (27/9/2023).
Dia juga menjelaskan bahwa peluang investasi di IKN dinilai sangat besar dan menjanjikan mengingat proyek ini hanya akan mencakup pendanaan APBN sekitar 20% dari total kebutuhan investasi IKN, sedangkan untuk sisanya pemerintah Indonesia membuka peluang bagi investor lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN melalui skema KPBU.
“Potensi investasi di IKN di antaranya untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, pusat kebudayaan dan olahraga, serta perkantoran,” ujarnya.
Di samping itu, Basuki juga menerangkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai skema investasi untuk para investor dan badan usaha, antara lain viability gap fund (VGF) menggunakan availability payment (AP), project development facilities (PDF) untuk semua proyek KPBU di IKN, pengadaan badan usaha melalui Swiss Challenge untuk KPBU unsolicited, pembiayaan infrastruktur melalui staples financing/standby lending, serta clawback equal 0 (zero) untuk barang milik negara (BMN).
BACA JUGA: Tak Pusing dangan Pemain PSIM Jogja yang Cedera, Kas Hartadi Siapkan Pengganti
Terlebih, pemerintah juga akan akan memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor pembangunan IKN, seperti tax holiday hingga 30 tahun untuk investasi infrastruktur dan layanan publik pada tahun 2022 hingga 2035.
"[Ada juga] pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah untuk bidang infrastruktur dan bisnis pelayanan publik, serta tarif 0 persen untuk pembelian mesin/peralatan/bahan untuk tujuan investasi domestik dan properti bisnis,” pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, beberapa investor China memang dilaporkan telah banyak menaruh minatnya untuk turut berpartisipasi pada pembangunan IKN.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah mengantongi sebanyak 281 letter of intent (LoI).
Lebih lanjut, Agung memerinci, China masuk ke dalam lima besar negara dengan minat investasi di IKN terbesar. "Yang jelas paling banyak saat ini tetap Singapura 27 LoI, kemudian Jepang juga banyak 25, Malaysia 19, China 17," tuturnya.
Salah satunya perusahaan China yang telah menyatakan komitmennya, yakni CCFG Corp yang akan membangun 60 rumah susun (rusun) di IKN bersama dengan PT Risjadson Brunsfield Nusantara dalam Konsorsium Nusantara.
Konsorsium China-Indonesia yang akan membangun 60 tower rusun di IKN tersebut dilaporkan memiliki potensi nilai investasi mencapai Rp30,8 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Presiden Prabowo menyetujui desain kawasan legislatif dan yudikatif IKN, ditargetkan rampung pada 2027.
Pria asal Sleman tewas tertemper KRL di Klaten. Polisi selidiki penyebab, KAI imbau warga jauhi jalur kereta.
Inflasi Juni 2026 capai 3,34%. Menkeu sebut dipicu BBM dan pangan, diprediksi segera mereda karena faktor musiman.
Pemerintah resmi terapkan B50 mulai 1 Juli 2026. Pakar ITB sebut aman untuk mesin diesel, emisi lebih rendah.
Daftar agenda Jogja Juli 2026: IFBC, festival layangan, geopark night, INACRAFT hingga scooter parade. Gratis dan seru!
Pemkab Bantul turunkan tiket pantai barat jadi Rp5.000 mulai 1 Juli 2026. Strategi dongkrak wisata dan ekonomi pesisir.