Advertisement
Barang Kiriman dari Luar Negeri Kini Bebas Bea Masuk, Ini Syaratnya
Zulkifli Hasan. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan impor.
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan menyampaikan aturan terbaru mengenai kebijakan dan pengaturan impor tersebut tercantum dalam Permendag No.7/2024.
Advertisement
Dengan diberlakukannya Permendag itu, maka ada sejumlah perubahan, di antaranya, pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini tak lagi diatur dalam Permendag No.36/2024, melainkan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Terhadap barang kiriman PMI, kata dia, diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean US$500 setiap pengiriman, paling banyak tiga kali pengiriman per tahun atau US$1.500 untuk PMI yang tercatat.
Meski begitu, Zulhas menyebut barang kiriman PMI akan dikenakan bea masuk sebesar 7% jika terdapat kelebihan dari nilai barang dimaksud. “US$1.500 kayak apa saja [jenis barangnya]? Itu urusan Bea Cukai, bukan di Permendag,” ujar Zulhas, Selasa (30/4).
Melalui beleid itu pula, pemerintah menghapus pembatasan jumlah barang bawaan penumpang di pesawat untuk beberapa komoditas. Tetapi pembatasan tetap berlaku untuk perangkat elektronik seperti ponsel dan komputer.
BACA JUGA: Jurus Jitu Tepis Sanksi Denda Bea Cukai saat Belanja Online dari Luar Negeri
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang bawaan penumpang di antaranya alas kaki sebanyak 2 pasang per penumpang, tas 2 pcs per penumpang, hingga barang tekstil jadi lainnya 5 pcs per penumpang.
Melalui Permendag No.7/2024, Zulhas berharap tidak ada lagi hambatan dalam melaksanakan impor barang kiriman PMI maupun impor bahan baku industri.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso mengaku resmi mengeluarkan sejumlah komoditas dari aturan lartas.
Misalnya, premiks fortifikan untuk tambahan tepung terigu resmi dikeluarkan dari aturan lartas. “Ada beberapa lartas yang dikembalikan ke Permendag No. 25/2022. Contoh sederhana ya terigu itulah, lainnya saya enggak hafal,” kata Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pertumbuhan Kredit dan Tabungan di Bank Syariah Melambat
Wakil Menteri Koperasi Tuding IMF Jadi Penyebab Tumbangnya Koperasi Unit Desa
Distribusi LPG 3 Kg Bakal Diawasi Badan Khusus
Tenaga Kerja 1,6 Juta Orang Diprediksi Bisa Terserap ke Koperasi Merah Putih
Advertisement
Menteri Bahlil Segera Berlakukan Aturan Baru Terkait Penjualan LPG 3 Kilogram
Penyidik OJK Tuntaskan 144 Perkara Jasa Keuangan
Volatilitas Pasar Global Butuh Strategi Adaptif dan Optimistis
Advertisement
Panasonic Umumkan Akan Melakukan PHK 10 Ribu Karyawan
PLTS Terbesar di Indonesia Segera Dibangun di Banyuwangi
Honda Premium Matic Day Hadir di Purwokerto
Advertisement
Hingga Maret 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Capai Rp4,66 Triliun
Berita Pilihan
- Ini Upaya OJK DIY Tekan Gap Literasi dan Inklusi Keuangan yang Masih Lebar
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
- Serapan Tenaga Kerja DIY Capai 34.950 Orang dalam Setahun
Advertisement
Sleman Punya Dimas Diajeng Baru, Diharapkan Berikan Pengaruh Positif Bagi Generasi Muda
Advertisement
Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Penyidik OJK Tuntaskan 144 Perkara Jasa Keuangan
- Menteri Bahlil Segera Berlakukan Aturan Baru Terkait Penjualan LPG 3 Kilogram
- Tenaga Kerja 1,6 Juta Orang Diprediksi Bisa Terserap ke Koperasi Merah Putih
- Distribusi LPG 3 Kg Bakal Diawasi Badan Khusus
- Wakil Menteri Koperasi Tuding IMF Jadi Penyebab Tumbangnya Koperasi Unit Desa
- Pertumbuhan Kredit dan Tabungan di Bank Syariah Melambat
Advertisement
Advertisement
