Advertisement
Defisit Terus Melebar, Prabowo Bakal Sulit Dapatkan Kemewahan APBN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Untuk sementara, defisit APBN disebutkan akan melebar dari 2,29% atau Rp522,8 triliun menjadi 2,7% atau setara Rp609,7 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun ini. Itulah sebabnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan tak mendapat kemewahan APBN.
Tercatat adanya penambahan defisit senilai Rp80,8 triliun dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Advertisement
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan rencana defisit yang mendekati batas 3% tersebut sudah cukup berat.
Hal itu pun belum termasuk program Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. “APBN sebenarnya dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup berat, ini belum termasuk program Prabowo yang baru ke depan,” ujarnya, Selasa (9/7/2024).
Pasalnya, dia menilai defisit yang naik seiring dengan pendapatan negara, baik dari pajak maupun bea dan cukai, yang diprediksi tidak akan mencapai target tahun ini.
Walhasil, APBN harus menanggung defisit karena tidak ada lagi windfall harga komoditas, penerimaan PPH badan yang turun, hingga tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan PPN yang dinaikkan menjadi 11% dari 10%.
Melihat kondisi dalam negeri, Bhima menuturkan bahwa inflasi bahan makanan tetap menjadi momok bagi masyarakat meski dalam dua bulan terakhir terjadi deflasi.
“Jangan sampai pelebaran defisit APBN ini menjadi pembenaran untuk melakukan kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah [administered prices] sehingga bisa menciptakan inflasi umum ataupun inflasi administrasi yang lebih tinggi kedepannya,” kata Bhima.
Bhima meminta pemerintah berikutnya untuk dapat menjaga defisit harus tetap di bawah level 2,7% dari PDB. "Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak akan mendapatkan kemewahan APBN karena ruang fiskal yang terbatas," ujar dia.
Untuk itu, perlu rasionalisasi program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah hingga akhir tahun ini. Termasuk pertimbangan anggaran makan siang gratis Rp71 triliun tahun depan maupun rasionalisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar kondisi fiskal tetap terjaga.
Senada, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyebutkan bahwa pelebaran defisit menjadi 2,7% yang akan ditutup dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) agar dimanfaatkan dengan baik.
“Di tengah peralihan pemerintahan sebaiknya proyek kejar tayang yang tidak terlalu siginifikan untuk daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaan dipertimbangkan ulang,” ujarnya dalam pembukaan Raker Banggar bersama Menkeu dan Gubernur BI, Senin (8/7/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peran Penting PAFI Papua Tengah Meningkatkan Akses Obat dan Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil
- Pedagang Banyak yang Menolak Uang Tunai, Rupiah Seolah-olah Kehilangan Nilai
- Asosiasi Tekstil Usul Pemerintah Menunda Kenaikan PPN 12%
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Selasa 15 Oktober, Harga Daging Ayam Naik
- Tak Bisa Bayar Pinjol, Anak Muda Berisiko Kena Depresi
Advertisement
Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul Baru Mencapai 23%
Advertisement
Menengok Lagi Kisah Ribuan Prajurit Terakota Penjaga Makam Raja di Xian China
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa, 22 Oktober 2024, Stagnan
- Sejumlah Harga Pangan Mulai Daging, Cabai hingga Beras, Kompak Turun Hari Ini
- Ini Harapan ISEI Cabang Yogyakarta untuk Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran
- PAFI Kabupaten Yahukimo Berkomitmen Layani Masyarakat Berkaitan dengan Kefarmasian
- DYN Clothingline Hadirkan Koleksi 'Legenda Jepang' di JMFW 2025
- Konsumsi BBM Subsidi di DIY dan Jawa Tengah per September 2024 di Atas 73%, Ini Rinciannya..
- Malyabhara Hotel Dukung Kegiatan Lari dengan Mengadakan Malyabhara Fun Run 2024
Advertisement
Advertisement