Jadwal Operasional BCA, BNI, Mandiri, dan BTN Saat Libur Imlek 2026
Simak jadwal operasional BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BTN selama libur dan cuti bersama Imlek 2577 Kongzili pada 16–17 Februari 2026.
Seorang pembeli hendak mencari minyak goreng di Superindo yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Jogja, Senin (21/2/2022)-Harian Jogja/Sirojul Khafid
Harianjogja.com, JAKARTA—Masyarakat kelas menengah mengalami penurunan daya beli. Hal itu berdampak pada pola belanja di kelompok ini mengalami perubahan. Lebih suka barang murah!
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyampaikan penurunan daya beli yang telah terjadi usai Idulfitri 2024 ini dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit.
BACA JUGA: Kredit Bermasalah UMKM DIY Tinggi, OJK Minta Perbankan Intens Lakukan Penagihan
Akibatnya, pola belanja masyarakat kelas menengah bawah saat ini cenderung untuk memberi barang dengan harga yang lebih murah. “Dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit, saat ini pola belanja masyarakat kelas menengah bawah cenderung untuk membeli barang ataupun produk dengan nilai/harga satuan yang lebih kecil,” kata Alphonzus kepada Bisnis, dikutip Minggu (8/9/2024).
Pola belanja ini, lanjutnya, menjadi salah satu biang kerok kian maraknya barang impor ilegal, mengingat harganya yang sangat murah lantaran tidak membayar berbagai pungutan dan pajak sebagaimana mestinya.
Alphonzus memperkirakan pola tersebut akan terus terjadi hingga akhir 2024 sehingga pertumbuhan industri ritel sepanjang tahun ini juga diproyeksi hanya akan single digit saja.
Kendati begitu, dia mengharapkan agar terjadi perbaikan di 2025 mengingat pemerintah baru mematok target pertumbuhan ekonomi yang cukup agresif yakni 8%, dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Alphonzus meminta pemerintah untuk sementara waktu tidak membuat kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat, utamanya kalangan menengah bawah, yang kian melemahkan daya beli masyarakat.
BACA JUGA: Alert! Kredit Bermasalah UMKM DIY Tinggi Melebihi Ambang Batas
Selain itu, dia juga mengharapkan agar pemerintah menunda rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Pasalnya, aturan ini dinilai menjadi salah satu faktor yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat kelompok menengah bawah.
“Sebaiknya rencana tersebut ditunda sementara waktu sampai dengan kondisi telah menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini mengungkapkan, sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.
Pada 2019, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.
Dia menuturkan, kategori kelas menengah adalah penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5-17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262-Rp9.909.844 per bulan.
Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh efek pandemi Covid-19. “Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah,” ujar Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
KY memastikan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc MA 2026 transparan. Publik bisa memantau proses dan memberi informasi rekam jejak calon.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.