Pertamina Tunggu Regulasi Pemerintah Terkait Pembatasan BBM Subsidi

Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah sempat berwacana akan melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi per 1 Oktober 2024. Akan tetapi rencana tersebut batal dilaksanakan.  
 
Menanggapi hal ini, PT Pertamina Patra Niaga termasuk Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) menyebut yang pernah diwacanakan oleh pemerintah pusat adalah mobil yang boleh dan tidak boleh mengkonsumsi BBM subsidi. Terkait penerapannya Pertamina menunggu regulasi.

"Tentunya Pertamina Patra Niaga menunggu regulasi pemerintah," kata Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho, Selasa (1/10/2024).

BACA JUGA : 125.047 Kendaraan di DIY Sudah Daftar Subsidi Tepat, Begini Kejelasan Pembatasan BBM Subsidi

Dia menjelaskan yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga adalah mensosialisasikan pendataan konsumen melalui QR code Pertalite sejak pertengahan 2022. Di mana pendataan QR code Pertalite tanpa melihat jenis dan cc kendaraan. "Jadi itu adalah dua hal terpisah dan berbeda," ucapnya.

Brasto mengatakan program pendaftaran QR code dimaksudkan agar konsumen dan transaksi BBM subsidi bisa tercatat secara digital. QR code adalah jembatan subsidi BBM tepat sasaran dengan adanya data konsumen dan transaksi secara digital. Tujuannya untuk mengetahui siapa konsumen dan berapa pembelian Pertalitenya.

Lebih lanjut dia mengatakan penggunaan QR code Biosolar secara penuh oleh konsumen di SPBU juga sudah diterapkan secara bertahap sejak akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023.

"Sosialisasi QR code sudah dilakukan sejak pertengahan Juli 2022," lanjutnya.

Menurutnya pendaftaran bisa dilakukan dengan mudah melalui situs subsiditepat.mypertamina.id dengan mengisi data diri dan kendaraan disertai dokumen data diri, dokumen kendaraan, dan foto kendaraan.

Pertamina mengimbau konsumen yang mampu agar membeli BBM non subsidi. Seperti produk Pertamax dan Pertamax Turbo bagi konsumen yang mampu.Informasi terkait QR code dapat dilihat di situs mypertamina.id, media sosial MyPertamina, dan media sosial Patra Niaga RJBT untuk Jawa Tengah dan DIY. "Semua masih bisa mendaftar saat ini."

Hingga 25 September 2024 jumlah pendaftar QR Code mencapai 125.074 untuk wilayah DIY. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 746.886.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan sudah menduga bahwa rencana pembatasan ini akan dibatalkan. Menunjukkan jika pemerintah masih ragu dalam melakukan pembatasan.

Menurutnya pembatasan BBM subsidi sangat mendesak dilakukan. Di tahun ini setidaknya bisa menghemat anggaran hingga Rp120 triliun. "Sampai pergantian presiden tidak akan ada pembatasan BBM subsidi," kata Fahmy.

BACA JUGA : Luhut Bilang Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus Mendatang, Jokowi Membantah

Ia mengaku mendukung jika pemerintah selanjutnya akan mengubah sistem subsidi produk menjadi subsidi target seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada yang berhak. Sehingga tidak perlu dilakukan pembatasan.

Fahmy menjelaskan rencana pembatasan ini muncul karena subsidi masih ke produk. Padahal, kata Fahmy, jika subsidi dalam bentuk BLT tidak perlu waktu lama untuk implementasinya.

"1 November bisa diterapkan karena data BLT sudah ada di Kemensos gunakan saja data itu. Dan jika diterapkan, tahun depan data itu bisa diupdate lagi dan berkala."

Melansir dari JIBI/Bisnis.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran belum dapat dilakukan pada Oktober 2024.

Ia menuturkan, saat ini pemerintah masih mengkaji untuk subsidi tepat sasaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat yang mampu.

"Belum ada. Saya mau sampaikan bahwa sampai Oktober, belum ada pembatasan BBM," kata Bahlil kepada wartawan, Senin (30/9/2024). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News