Advertisement
Istana Akui ICOR Masa Pemerintahan Jokowi Tak Kunjung Membaik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi tidak kunjung membaik. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan pemerintah masih terus mendorong ICOR menuju angka ideal, yakni 4. Saat ini, ICOR Indonesia berada di level 6,9.
“Itu menunjukkan efisiensi, semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien. Kita membutuhkan investasi semakin besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama,” ujarnya dalam giat Indef: Evaluasi 1 Dekade Jokowi: Antara Pencapaian dan Tantangan dalam YouTube INDEF, dikutip Minggu (6/10/2024).
Advertisement
ICOR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara peningkatan belanja modal termasuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi. Angka tersebut bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara.
ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Dengan ICOR 6,9, artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,9%. Sementara itu, sejumlah negara maju memiliki ICOR di bawah 3.
“Dan ini menjadi PR kami yang tidak mudah diselesaikan karena memerlukan langkah konsisten dan jangka panjang,” kata Edy.
Edy menyebut ICOR justru cenderung meningkat dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Di mana pada 2014-2019, ICOR berada di level 6,5. Sementara pada periode kedua Jokowi (2019-2023), ICOR justru semakin anjlok ke angka 6,9. Membandingkan dengan periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ICOR berhasil turun dari 5,7 (2000-2004) ke 5,3 pada 2004-2009.
Meski telah berhasil turun, pada periode kedua SBY ICOR kembali meningkat ke angka 5,8. Edy menyampaikan ICOR menjadi penting karena menjadi indikator kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. “Tapi inefisiensi perekonomian yang menjadi tantangan saat ini dan menjadi masalah. Ini juga kita akui,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menilik Hidrogen sebagai Peluang Ekonomi Baru
- Triwulan I 2025, KAI Daop 6 Berhasil Mengangkut 83.316 Ton Barang
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Yakin Ekonomi Indonesia Mampu Tumbuh 5 Persen Tahun Ini
- AS Keluhkan Soal Layanan Payment System QRIS, Ini Tanggapan Bank Indonesia
- Negosiasi Tarif Impor, Amerika Serikat Persoalkan Penggunaan QRIS dan GPN di Indonesia
Advertisement

Meski Disiapkan Nilai Ganti Kerugian, Warga Terdampak Masih Menolak Rencana Pengembangan Stasiun Lempuyangan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Meta PHK Lagi Ratusan Karyawan, Tenaga di Divisi Ini Bakal Dikurangi
- Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian Kompak Turun Hari Ini 25 April 2025
- Asbanda Dorong BPD Optimalkan SIPD-RI dan Siskeudes-Link
- Masih Mahal, Harga Cabai Rawit Merah Turun Tipis Rp73.037 per Kilogram
- Negosiasi Tarif dengan Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia Sebut Utamakan Kepentingan Nasional
- Indonesia Berencana Meningkatkan Impor Kapas dan LPG dari Amerika Serikat
- Triwulan I 2025, KAI Daop 6 Berhasil Mengangkut 83.316 Ton Barang
Advertisement
Advertisement