BI DIY Ingatkan Potensi Peredaran Uang Palsu Jelang Pilkada
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Bank Indonesia (BI) Perwakilan DIY mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada potensi penyebaran uang palsu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Kepala BI Perwakilan DIY, Ibrahim mengatakan politik uang potensinya meningkat jelang pesta demokrasi, sehingga perlu diwaspadai. Dia menjelaskan beredarnya uang palsu bisa berdampak pada inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan kepada pemerintah.
Advertisement
BACA JUGA: Cegah "Serangan Fajar" di Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Bantul Akan Lakukan Patroli
Sosialisasi secara inklusif menurutnya terus digalakkan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga saudara disabilitas netra. Tujuannya agar mereka punya basic pengetahuan dalam membedakan uang asli dan palsu dengan cara merabanya.
"Peredaran uang palsu perlu diwaspadai terutama menjelang pesta demokrasi yang akan dilaksanakan beberapa minggu lagi," ucapnya dalam acara Sosialisasi Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Serta Perlindungan Konsumen di Hotel Novotel Suites Malioboro, Selasa (12/11/2024).
Menurutnya sosialisasi ini menjadi tanggung jawab BI dengan dukungan semua pihak. Sehingga tercipta ketenangan di masyarakat DIY, stabilitas sistem keuangan, ekonomi tumbuh, inflasi stabil, dan kesejahteraan masyarakat DIY semakin stabil.
Lebih lanjut dia mengatakan secara jumlah peredaraan uang palsu terus menurun dari tahun ke tahun. Tren penurunan ini bisa tergambar dari perbandingan 5 lembar per 1 juta lembar. Ibrahim menjelaskan uang palsu yang dihitung bukan nominalnya akan tetapi jumlah lembarnya. Sebab uang palsu adalah kertas yang menyerupai uang rupiah.
"Data nasional trennya semakin menurun 6 menjadi 5 lembar per 1 juta. Keamanan kami tingkatkan dan sosialisasi kami gencarkan," jelasnya.
Ia mengatakan sosialisasi yang dilakukan BI salah satunya melalui gerakan Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah. Menurutnya terkait peredaran uang palsu tidak bisa diketahui secara persis peredarannya jika belum ada laporan. Apabila ada laporan dari masyarakat ke BI, nanti akan dikonfirmasi ulang. "Tren dari tahun ke tahun semakin berkurang," lanjutnya.
Gap Literasi dan Inklusi
Di sisi lain Ibrahim mengatakan selain potensi penyebaran uang palsu, kegiatan sosialisasi hari ini juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat. Di mana antara literasi dan inklusi keuangan masih ada gap.
Pertumbuhan inklusi digital menjadi penyebab utama maraknya penipuan melalui platform digital. Pemangku kebijakan masih punya tugas untuk meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen dalam penggunaan layanan keuangan agar terhindar dari cyber crime.
"Hal-hal semacam ini harus ditingkatkan kepada konsumen. Gunakan era digital dengan manfaat yang optimal," ucapnya.
Perwakilan dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Lidya Driaryani mengatakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang baru diterbitkan oleh Gubernur BI ditujukan untuk mendukung integrasi keuangan digital dengan struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan.
"Tidak dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, tahan dari serangan cyber. BSPI 2030 adalah struktur industri yang sehat dan kompetitif," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2024 Naik Signifikan, Rp1.476 Juta per Gram.
Advertisement
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Jogja Berpatroli Cegah Praktik Politik Uang
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- OJK: KUR Tidak Termasuk Utang Macet yang Bisa Dihapus
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Capai 4,7 hingga 4,9 Persen di 2025
- Harga Bitcoin Pecah Rekor, Investor Diminta Berhati-hati Titipkan Dana Investasinya
- Sah! Maya Watono Jabat Direktur Utama Holding BUMN InJourney, Berikut Profilnya
- Prabowo Raih Komitmen Investasi 8,5 Miliar Dolar AS dari Lawatannya ke Inggris
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Bea Cukai DIY Sebut Hampir Semua Stakeholder Sepakti Penerapan Cukai Minuman Berpemanis
Advertisement
Advertisement