Program Makan Bergizi Gratis Incar Pengusaha Kuliner Lokal, PPJI DIY: Baru Penawaran Sewa Dapur

Harianjogja.com, JOGJA–DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) DIY menyebut sampai saat ini belum ada Memorandum of Understanding (MoU) apapun berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DPD PPJI DIY, Sri Wahyuni Dewi mengatakan sebelumnya sempat diminta untuk kerjasama sewa dapur. Menurutnya hanya ada 14 dapur dari anggota PPJI yang mengajukan diri dan menyatakan bersedia untuk disewa. Kemungkinan masih ada lagi yang dari luar anggota.

Dia mengatakan per dapur rencananya akan menyiapkan 3.000 porsi MBG. Ada kemungkinan juga Sumber Daya Manusia (SDM) nya akan disewa, namun ini tergantung dari pemilik, apakah berkenan atau tidak.

"Sampai saat ini belum ada regulasi apapun, kami hanya mengajukan dapurnya boleh disewa," ucapnya, Selasa (3/12/2024).

PPJI DIY berharap bisa langsung diberikan proyek saja. Jika sudah ada Surat Keputusan (SK) maka akan lebih mudah dalam membuat perencanaan. Misalnya terkait dengan modal, bisa bekerjasama dengan bank atau koperasi.

Lalu dengan anggaran Rp10.000 per porsi menurutnya masih bisa mendapatkan margin meski tipis. Kuantitasnya yang banyak memungkinkan untuk tetap untung meski marginnya tipis.

"Kami gak ada kewenangan apapun, harapannya langsung diberi proyek," tuturnya.

BACA JUGA: PPN 12 Persen, Beban Milenial dan Gen Z Diprediksi Makin Berat

Dewi mengatakan sejauh ini PPJI selalu dilibatkan dalam rembugan program MBG. Sudah banyak pihak yang menghubungi dan survei langsung ke dapur, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai regulasinya.

Lebih lanjut dia mengatakan ada sedikit kekecewaan karena hanya dapur saja akan disewa. Sebab menurutnya membuat 3.000 porsi per dapur bukan hal yang mudah. Dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN), kata Dewi, menyebut mau mempekerjakan UMKM, hingga PKK.

Ia mempertanyakan apakah perlengkapan masak dan lainnya siap. Lalu jika nanti pembayarannya tidak bisa langsung 1-2 minggu modalnya akan seperti apa. Masih ada beberapa hal yang perlu dibahas dan dibicarakan bersama.

"Sampai titik ini hanya dapur disewa belum ada istilahnya MoU dan lainnya," jelasnya.

Menurutnya karena belum ada kepastian regulasi, masih ada potensi perubahan-perubahan. Misalnya nanti diserahkan ke daerah lalu penawarannya melalui e-katalog. Dewi mengatakan dapurnya beberapa kali dikunjungi untuk survei. SDM sementara masih dari mereka yang akan diawasi oleh BGN.

"Jadi kalau orang bilang sudah MoU dengan harga sekian belum ada sama sekali."

Owner Salah satu Catering di Bantul Masakan Mami, Lisa Utami mengatakan sampai saat ini belum ada yang menawarkan kerjasama terkait program MBG. Akan tetapi menurutnya dengan harga Rp10.000 per porsi masih biasa disiasati. Masih bisa dapat sayur dan lauk, namun porsinya lebih kecil.

"Saya sudah biasa juga dapat orderan nasi Rp10.000 an, sudah dapat ayam dan lauk," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.