Advertisement
Food Estate Bakal Dilanjutkan untuk Mengejar Target Ketahanan Pangan Nasional

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengembangan lumbung pangan atau food estate dipastikan bakal terus dilanjutkan, sebagai langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Peluncuran USABC Sector Overview Report on Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Advertisement
"Pasti akan kami dorong (food estate) untuk optimalisasinya, terutama food estate yang baru yang di kawasan Merauke di Papua, yang saya kira sudah sejak beberapa tahun yang lalu menjadi satu kawasan yang kita desain," ujar Susiwijono dalam sesi gelar wicara Peluncuran USABC Sector Overview Report on Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Sebagaimana diketahui, program ini merupakan salah satu instrumen dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Food estate adalah program pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan yang terintegrasi di suatu kawasan.
Susiwijono menilai, food estate menjadi salah satu langkah intensifikasi sekaligus ekstensifikasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Salah satu kawasan food estate yang menjadi fokus pemerintah adalah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
"Waktu itu dicoba untuk beberapa komunitas pangan yang lain, tapi yang sekarang mungkin nanti untuk komunitas pangan yang pengembangan dengan food estate yang baru sehingga ini semakin melengkapi keberadaan food estate sebagai salah satu kebijakan intensifikasi untuk mendorong ketahanan pangan kita," ujarnya.
BACA JUGA: Tidak Ada Libur Sebulan Penuh untuk Anak Sekolah Selama Ramadan, Ini Rincian Jadwalnya
Adapun pengembangan food estate di Merauke mencakup tiga proyek utama, pertama, pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 500.000 hektare. Kedua, optimalisasi lahan (Oplah) dari semula 40.000 hektare menjadi 100.000 hektare.
Ketiga, pencetakan sawah baru seluas satu juta hektare, yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian.
Pada lain kesempatan, pengembangan food estate di Merauke mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura Julius Ary Mollet.
Ia mengingatkan agar proyek ini tidak melanggar kawasan konservasi yang menjadi hak ulayat masyarakat adat.
"Karena dalam kawasan konservasi ada milik hak ulayat masyarakat adat tetapi juga mungkin ada spesies hewan asal Papua yang sangat jarang ditemui di tempat lain," katanya di Jayapura, Selasa.
Menurut Mollet, pengembangan food estate satu juta hektare di kawasan timur Indonesia merupakan strategi pemerintah ke depan untuk penguatan ketahanan pangan nasional karena letak geografis. Kabupaten Merauke merupakan daerah yang sangat berpotensi dalam mengekspor pangan ke kawasan Pasifik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Popularitas Mobil LCGC Merosot, Tak Lagi Terjangkau Kelas Bawah
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
- Jakarta Fair 2025 Berakhir, Transaksi Sentuh Rp7,3 Triliun
- Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32 Persen untuk Indonesia Masih Nego
Advertisement

Sleman Panen 6,3 Hektar Lahan Pertanian Padi Organik Varietas Sembada Merah
Advertisement

Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Dapur Umum Sudah Terbentuk, Pemerintah Antisipasi Defisit Ayam dan Telur
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Naik
- Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 15 Juli 2025
- Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Rp67.171/Kg, Bawang Merah Rp40.943/Kg
- Asita DIY Catat Kunjungan Wisata Saat Libur Sekolah Naik 10-15% Dibanding Tahun Lalu
- Selama Libur Sekolah 1,2 Juta Penumpang Gunakan KA Jarak Jauh di Daop 6 Yogyakarta
- Penjualan LCGC Turun Drastis hingga 50 Persen, Pakar: Akibat Regulasi dan Harga yang Semakin Tinggi
Advertisement
Advertisement