Advertisement
UMKM Diperbolehkan Kelola Tambang, Pemerintah Siapkan Peraturan
Ilustrasi tambang / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah bakal mengizinkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengelola tambang.
Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang memperbolehkan UMKM dalam mengelola tambang.
Advertisement
Untuk diketahui, UMKM bisa terlibat mengelola tambang pasca RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna pada Selasa (18/2/2025).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga saat ini PP terkait tambang belum rampung. Alhasil, belum ada pelaku UMKM yang mendaftar untuk ikut mengelola tambang.
Namun, dia menargetkan PP yang mengatur pengelolaan tambang itu dapat meluncur dalam waktu dekat.
“Iya dong tunggu PP, lalu kita harus bikin Permen-nya [Peraturan Menteri], baru kita bisa jalan [UMKM mengelola tambang],” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
BACA JUGA: Siap-Siap, Jasa Pengelola Sampah Swasta di Sleman Bakal Ditertibkan
Maman menyampaikan bahwa saat ini skema dan kriteria UMKM dalam PP masih dibahas di lingkup lintas kementerian, sehingga dia meminta agar pelaku UMKM untuk bersabar. “Ini lagi dibahas lintas kementerian. Sabar, nggak boleh buru-buru,” katanya.
Namun yang pasti, Maman menyatakan bahwa kriteria UMKM yang bisa ikut mengelola tambang adalah sektor kecil dan menengah. Ini artinya, pelaku mikro tidak bisa mengelola tambang.
Lebih lanjut, dia juga memastikan hadirnya UMKM untuk mengelola tambang juga tidak akan tumpang tindih dengan koperasi.
“Enggak ada masalah. Yang koperasi ya silakan, memang mau bikin badan hukum koperasi. Yang mau menggunakan badan hukum usaha kecil, usaha menengah juga silakan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Rika Anggraeni
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Saham Meta Turun 23 Persen, Isu PHK 20 Persen Karyawan Mencuat
Restrukturisasi TikTok AS Disebut Libatkan Biaya Rp170 Triliun
Konflik AS-Iran Ancam Harga Minyak, Tekan Fiskal Indonesia
Skandal IPO: OJK Hukum Benny Tjokrosaputro Seumur Hidup
Advertisement
Mudik Bersama Honda Masuk Tahun ke-18, Ribuan Pemudik Tiba di Jogja
Indef Ingatkan Daya Beli Warga Jadi Kunci Hadapi Tekanan Global
Syarat Ketat Aplikator Bikin 6 Juta Driver Tak Dapat BHR Ojol 2026
Anggaran MBG Tembus Rp19 Triliun per Bulan, Ini Datanya
Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Siapkan Mitigasi Krisis Ekonomi
Advertisement
Angkutan Lebaran 2026, Stasiun Jogja Dipercantik Ornamen Ramadan
Harga Emas Antam Turun Rp24.000, UBS dan Galeri24 Ikut Melemah
Lonjakan Penumpang Kereta di Jogja Capai 30 Persen Saat Lebaran 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi Indonesia Tidak Menuju Resesi
Penukaran Uang Baru di Stasiun Jogja Diserbu Penumpang KA
Advertisement
Harga Minyak Melonjak, Defisit APBN 2026 Bisa Makin Lebar
Berita Pilihan
Advertisement
Kulonprogo Terima DAK Rp3 Miliar untuk Operasional Program KB
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Syarat Ketat Aplikator Bikin 6 Juta Driver Tak Dapat BHR Ojol 2026
- Indef Ingatkan Daya Beli Warga Jadi Kunci Hadapi Tekanan Global
- Mudik Bersama Honda Masuk Tahun ke-18, Ribuan Pemudik Tiba di Jogja
- Skandal IPO: OJK Hukum Benny Tjokrosaputro Seumur Hidup
- Konflik AS-Iran Ancam Harga Minyak, Tekan Fiskal Indonesia
- Restrukturisasi TikTok AS Disebut Libatkan Biaya Rp170 Triliun
- Saham Meta Turun 23 Persen, Isu PHK 20 Persen Karyawan Mencuat
Advertisement
Advertisement
